TUGAS
EKONOMI PEMBANGUNAN BAB. 5 & 6
NAMA : OKKI FAJRIN
NPM : 30205914
KELAS : 2 DD 04
BAB 5
Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
1. Kebijakan Ekonomi Dalam Negeri
A. Peranan Pemerintah
Pemerintah sekarang harus aktif dengan kekuasaan yang ada guna mendobrak semua hambatan. Macam-macam lapangan sektor yang disamakan supaya pemerintah bertindak adalah: menciptakan pasaran produk ekspor di luar negeri, mendirikan perusahaan-perusahaan negara di bidang yang keuntungannya rendah dan risikonya terlalu besar bagi perusahaan swasta, mengorbankan perusahaan-perusahaan negara pada sektor-sektor yang tidak begitu menarik bagi swasta (fasilitas prasarana umum).
B. Strategi Pembangunan
Secara umum hal-hal tersebut di atas ini dapat disetujui,tetapi biasanya setelah dirumuskan suatu kebijaksanaan tertentu timbul banyak pendapat. Sebagian menghendaki berfungsinya mekanisme harga, ada pula yang menginginkan pengawasan harga dan perencanaan sentral.
Pada pokoknya perbedaan pendapat tersebut dapat digolongkan menjadi 2 aliran yaitu:
• Aliran pertama disebut sebagai “all or nothing approach” (semua atau tidak sama sekali) adalah aliran yang menghendaki adanya investasi besar-besaran terutama di sektor-sektor yang belum berkembang. Faktor sosial dan halangan kebudayaan dapat dilemahkan bila perubahan ekonomi dilakukan secarabesar-besaran. Untuk ini diperlukan perencanaan dan pengawasan sentral oeh pemerintah.
• Aliran kedua disebut “gradual approach” adalahaliran yang menghendaki campur tangan pemerinta sedang-sedang saja dan terbatas pada pembuatan rencana yang menciptakan iklim yang baik bagi perkembangan usaha swasta. Aliran ini dapat lebih mendorong perkembangan ekonomi ke tingkat “self generating” dan kumulatif.
C. Pendidikan dan Kesehatan
Dua gatra (aspek) ini sangat penting, karena perkembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan umum dapat mengurangi keterbelakangan masyarakat, menambah mobilitas baik antardaerah maupun antarkerja, menaikkan produktivitas dan memberi kesempatan berinovasi.
D. Fasilitas Pelayanan Umum
Pemerintah juga harus memberikan prioritas yang cukup dalam perluasan fasilitas pelayanan umum. Investasi dalam fasilitas pelayanan umum (social overhead capital) merupakan dasar pertumbuhan perekonomian dan investasi kapital semacam itu jarang dilakukan oleh sektor swasta karena proyek-proyek swasta biasanya menunggu adanya fasilitas prasarana umum ini.
E. Perbaikan di Bidang Pertanian
• Penggunaan Teknik Produksi
Perbaikan di bidang pertanian dimaksudkan untuk menaikkan hasil per unit (satuan) luas tanah. Untuk maksud itu diperlukan lebih banyak kapital guna perbaikan teknik pertanian dan efisiensi alat-alat baru maupun land reform. Pendidikan teknik pertanian dimaksudkan untuk menginsyafkan para petani bahwa dengan teknik baru hasil produksi akan dapat dinaikkan dan untuk memberi pengetahuan pada orang-orang yang diperlukan untuk bekerja dengan metode baru itu.
• Land Reform
adalah redistribusipemilikan tanah supaya penggunaan tanah lebih efisien dengan memberikan kepada petani luas tanah yang mendekati kemampuan maksimum seorang petani dalam mengolah tanah, sehingga mereka dapat mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya dapat langsung dinikmati.
F. Kebijakan Fiskal
Adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dapat menaikkan pajak, dan rencana-rencana pembiayaan pembangunan harus didasarkan pada efektivitas pemasukan pajak tersebut. Karena berhasil atau tidaknya kebijakan fiskal tergantung pada perbaikan-perbaikan sistem perpajakan dan sistem pelaksanaannya.
G. Kebijaksanaan Moneter
Kebijaksanaan moneter juga pegang peranan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi dengan mempengaruhi tersedianya jumlah uang beredar dan perkreditan guna menanggulangi inflasi serta mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Dalam hal mengatasi inflasi, pemerintah dapat bergerak dalam jual beli surat-surat berharga, merupakan sarana pokok dalam mengatasi inflasi.
H. Adanya Kewiraswastaan
Pemerintah harus mendorong tumbuhnya wiraswasta dalam negeri juga harus menarik wiraswasta luar negeri atau pemerintah sendiri aktif sebagai wiraswasta. Yang penting ialah penyaluran kegiatan-kegiatan wiraswasta penuh semangat perdagangan dan spekulasi kearah kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.
2. Kebijaksanaan Ekonomi Luar Negeri
A. Bantuan Teknis
Bantuan teknis ialah mengatur atau membentuk “tim internasional” untuk memberi nasihat kepada pemerintah negara sedang berkembang dalam hubungannya dengan fasilitas-fasilitas untuk pendidikan di luar negeri, mengatur penyelenggaraan latihan-latihan bagi para teknisi serta memberikan fasilitas untuk membantu pemeritah negara sedang berkembang dengan menyediakan tenaga-tenaga ahli, perlengkapan-perlengkapan dan mengorganisir jasa-jasa tersebut untuk pembangunan ekonomi negara sedang berkembang.
B. Investasi Asing Swasta
Investasi ini dapat berbentuk “investasi langsung” (foreign Direct Investment) yaitu langsung punya usaha di situ dan ”investasi portofolio” yaitu membeli saham-saham perusahaan di negara sedang berkembang.
C. Investasi Asing Pemerintah
Investasi asing pemerintah berupa pinjaman atau hadiah dari pemerintah asing atau badan-badan internasional kepada pemerintah negara sedang berkembang.
D. Kebijaksanaan Tata Niaga
• Pengaturan Tata Niaga dan Pemersalahannya
- Pola Ekspor : Dari segi tata niaga barang impor dalam pola pengembangan ekspor, perlu adanya pembebanan tarif yang ringan atau kelonggaran peraturan dalam bidang impor bahan mentah dan bahan penolong.
- Pola Pasar dalam Negeri : Dengan tersedianya bahan mentah yang cukup dan murah harganya serta didukung oleh tenaga kerja dan skill yang cukup maka sektor industri dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan pasar dalam negeri. sehingga produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk asing.
- Tarif : Untuk membatasi impor barang-barang tertentu dan mendorong produksi barang sejenis di dalam. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengenaan tarif pada barang yang yang disusulkan industri hulu akan mengundang impor barang jadi dan sebaliknya.
- Quota : Untuk membatasi impor barang adalah dengan kuota. Dari segi kuantitas kuota lebih efektif dalam membatasi jumlah barang yang diimpor, sehingga mengakibatkan tinggi harga barang dan terbatasnya julah barang.
- Penunjukan Importir : Untuk mengurangi/mengontrol jumlah barang impor yang masuk, tetapi bukan karena adanya kuota.
3. Strategi Upaya Minimum
Harvey Leibenstein menyatakan bahwa sebagian besar NSB dicekam oleh lingkaran setan kemiskinan (vicious circle od proverty) yang membuat mereka tetap berada pada tingkat keseimbangan pendapatan perkapita yang rendah. Jalan keluar dari kebuntuaan ini adalah dengan melakukan suatu upaya minimum (minimum effort) tertentu yang akan menaikkan pendapatan perkapita pada tingkat di mana pembangunan yang berkesinambungan (suistainable) akan terjadi. Leibenstein mengatakan bahwa dalam tahap transisi dari keadaan keterbelakangan ke keadaan yang lebih maju di mana kita dapat mengharapkan pertumbuhan jangka panjang yang mantap (steady economic growth) diperlukan suatu kondisi di mana suatu perekonomian harus mendapatkan rangsangan pertumbuhan yang lebih besar di atas batas minimum kritis tertentu.
4. Strategi Pembangunan Seimbang
Strategi pembangunan seimbang bisa diartikan dengan pembangunan berbagai jenis industri secara berbarengan (simultaneous) sehingga industri saling menciptakan pasar bagi yang lain. Selain itu, strategi pembangunan seimbang ini dapat juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor. Misalnya antara sektor industri dan sektor pertanian, sektor luar negri dan sektor domestik dan antara sektor produktif dan sektor prasarana, singkatnya strategi pembangunan seimbang ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi sehingga semua faktor tumbuh bersama. Untuk ini diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penwaran barang. Ini meliputi pembangunan serentak dan harmonis dari barang setengah jadi, bahan baku, sumber daya energi, pertanian, pengairan, transportasi, dan lain-lain serta semua industri yang memproduksi barang konsumen. Pembangunan seimbang ini biasanya dilaksanakan dengan maksud yang menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam :
1. Memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi (air dan listrik, fasilitas untuk mengangkut hasil produksi ke pasar,
2. Memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan akan diproduksikan
Jika kita akan melaksanakan pembangunan seimbang, maka tingkat investasi yang harus dilakukan besarnya jauh melebihi tingkat investasi yang dilakukan pada sebelum usaha pembangunan dilakukan. Oleh karena itu, strategi pembangunan seimbang ini oleh sebagian ekonom disebut pula teori dorongan besar besaran (big push theory).
5. Strategi Pembangunan Seimbang
Strategi pembangunan tak seimbang ini dikemukakan oleh Albert O. Hirschman dan Paul Streeten. Menurut mereka, pembangunan tak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di NSB. Pola pembangunan ini, menurut Hirschman, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
1. Secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang
2. Untuk mempertinggi efisien sumber daya – sumber daya yang tersedia, dan
3. Pembanguan tak seimbang akan menimbulkan kemacetan (bottleneck) atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan tetapi akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya.
BAB 6
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1. Pengertian, Unsur, dan Fungsi Perencanaan
Perencanaan ekonomi adalah sebagai usaha secara sadar dari suatu organisasi pusat untuk mempengaruhi dan mengarahkan bahkan mengendalikan perubahan dalam variabel ekonomi yang utama.
Unsur dari perencanaan ekonomi diringkaskan dalam gagasan-gagasan tentang pengaruh, pengarahan, dan pengendalian yang dapat diartikan sebagai sasaran atau target ekonomi kuantitatif khas, yang harus dicapai dalam suatu jangka tertentu. Misalnya PDB, konsumsi, investasi, dan tabungan dari suatu Negara atau wilayah dalam kurun waktu tertentu.
Fungsi dari perencanaan ekonomi adalah untuk mengubah keadaan ekonomi esok suatu bangsa dari negara berkembang menjadi jumlah lebih baik dari keadaan sebelumnya yakni dengan meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, melenyapkan ketimpangan pendapatan serta ketimpangan kesejahteraan, dan meningkatkan lapangan kerja.
2. Perlunya Perencanaan Pembangunan
· Alasan Kegagalan Pasar
Kegagalan pasar dalam memperbaiki harga factor-faktor produksi telah dianggap sebagai penyebab disparatis yang besar antara system nilai sosial dan pribadi untuk melaksanakan berbagai alternative investasi proyek.
· Alasan mobilitas dan alokasi sumberdaya
Perencanaan ekonomi dianggap akan membantu modifikasi pengaruh dari terbatasnya sumber daya dengan mengakui adanya kendala khusus serta dengan memilih dan mengkoordinasikan investasi pada proyek-proyek sebagai penyalur factor produksi yang langka ke tempat yanga paling produktif.
· Alasan sikap atau psikis
Memobilisasi masyarakat dan menghilangkan kelas, kasta, ras, agama atau suku yang dapat menghambat kemajuan
· Alasan bantuan luar negeri
Perencanaan pembangunan yang terinci dengan target-target khusus serta investasi proyek merupakan syarat untuk memperoleh bantuan luar negeri, baik bilateral maupun multirateral
3. Sifat, Proses, dan Peranan Perencanaan Ekonomi
Rencana ekonomi dapat bersifat komperhensif atau parsial, rencana komprehensif adalah menetapkan sasarannya untuk mencakup seluruh aspek utama perekonomian nasional. Sedangkan rencana parsial adalah hanya mencakup sebagian dari perekonomian nasional seperti industri, pertanian, sektor pemerintah, sektor luar negeri, dan sebagainya
4. Perencanaan Dalam Berbagai Bentuk Sistem Ekonomi
1) Menurut ideologis-politis
a) Perencanaan Dalam Perekonomian Kapitalis
Seringkali disebut sebagai model perencanaan indikatif, model perencanaan dilakukan bertumpu sepenuhnya pada mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumber-sumber produksi dan hasil-hasilnya.
b) Perencanaan Perekonomian Sosialis
Perencanaan dimana pemerintah secara aktif dan langsung mengendalikan gerakan perekonomian melalui suatu proses pengambilan keputusan yang terpusat.
c) Perekonomian Campuran
Bercirikan adanya suatu lingkungan kelembagaan dimana sebagian sumber daya yang produktif dimiliki dan diopersikan oleh pihak swasta, sedangkan sebagian lainnya dimiliki oleh sector public. Perekonomian campuran dibedakan oleh adanya pengaruh pemerintah yang sangat besar.
2) Menurut Ruang Lingkupnya
a) Perencanaan Makro
Model ini mencakup seluruh perekonomian yang dibatasi oleh variable makro ekonomi dengan mempertimbangkan berbagai penentu yang sangat kritis bagi tingkat dan pertumbuhan output nasional.
b) Perencanaan Mikro
Bertujuan untuk menghitung keuntungan yang akan akan diperoleh dan kerugian-kerugian yang akan ditanggung masyarakat sebagai akibat dari pengembangan suatu proyek.
c) Perencanaan Multisektoral
Model ini menunjukkan bahwa didalam perekonomian secara keseluruhan terkandung saling berhubungan dan saling ketergantungan industrial.
3) Menurut Jangka Waktu
a) Perencanaan Jangka Pendek
Pemerintah menyusun taksiran budget dan menuangkan keinginan dalam bentuk proyek investasi yang kongkrit atau sebagai usulan Undang-Undang.
b) Perencanaan Jangka Menengah
Masa perencanaan jangka menengah ini diharapkan dari sebagian besar investasi-investasi yang telah dilakukan selama tahun-tahun pertama dari rencana pembangunan telah dapat memperlihatkan hasilnya.
c) Perencanaan Jangka Panjang
Perencanaan ini paling luas ruang lingkupnya, karena dalam masa 15 atau 20 tahun, banyak kejadian yang tidak dapat diramalkan seperti perkembangan teknologi dan data-data lain dalam pembangunan ekonomi.
5. Syarat-Syarat Berhasilnya Suatu Perencanaan
1. Adanya perencanaan yang realistis disesuaikan dengan kondisi social dan nasional.
2. Adanya kesungguhan untuk melaksakan kegiatan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan.
3. Adanya kepemimpinan yang konsekuan dan konsisten.
6. Perencanaan Pembangunan di Indonesia
Perencanaan pembangunan Indonesia yang ditangani oleh BAPEPENAS sejak Repelita I ditangani dengan menjabarkannya dengan program-program pembangunan, yang terdiri dari program regional dan sektoral.
1. Program Regional merupakan program pembangunan yang dilaksanakan dengan berorientasi pada kepentingan daerah dan untuk menyerasikan serta mempercepat pembangunan daerah. Di Indonesia terdiri dari 3 jenis program regional, yaitu:
1) Program Inpres
2) Program Pengembangan Wilayah Terpadu Swadana
3) Program Pengembangan Kawasan Terpadu
2. Program Sektoral merupakan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pencapaian sasaran pembangunan dari sektor tertentu
TUGAS
EKONOMI PEMBANGUNAN BAB. 5 & 6
NAMA : OKKI FAJRIN
NPM : 30205914
KELAS : 2 DD 04
BAB 5
Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
1. Kebijakan Ekonomi Dalam Negeri
A. Peranan Pemerintah
Pemerintah sekarang harus aktif dengan kekuasaan yang ada guna mendobrak semua hambatan. Macam-macam lapangan sektor yang disamakan supaya pemerintah bertindak adalah: menciptakan pasaran produk ekspor di luar negeri, mendirikan perusahaan-perusahaan negara di bidang yang keuntungannya rendah dan risikonya terlalu besar bagi perusahaan swasta, mengorbankan perusahaan-perusahaan negara pada sektor-sektor yang tidak begitu menarik bagi swasta (fasilitas prasarana umum).
B. Strategi Pembangunan
Secara umum hal-hal tersebut di atas ini dapat disetujui,tetapi biasanya setelah dirumuskan suatu kebijaksanaan tertentu timbul banyak pendapat. Sebagian menghendaki berfungsinya mekanisme harga, ada pula yang menginginkan pengawasan harga dan perencanaan sentral.
Pada pokoknya perbedaan pendapat tersebut dapat digolongkan menjadi 2 aliran yaitu:
• Aliran pertama disebut sebagai “all or nothing approach” (semua atau tidak sama sekali) adalah aliran yang menghendaki adanya investasi besar-besaran terutama di sektor-sektor yang belum berkembang. Faktor sosial dan halangan kebudayaan dapat dilemahkan bila perubahan ekonomi dilakukan secarabesar-besaran. Untuk ini diperlukan perencanaan dan pengawasan sentral oeh pemerintah.
• Aliran kedua disebut “gradual approach” adalahaliran yang menghendaki campur tangan pemerinta sedang-sedang saja dan terbatas pada pembuatan rencana yang menciptakan iklim yang baik bagi perkembangan usaha swasta. Aliran ini dapat lebih mendorong perkembangan ekonomi ke tingkat “self generating” dan kumulatif.
C. Pendidikan dan Kesehatan
Dua gatra (aspek) ini sangat penting, karena perkembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan umum dapat mengurangi keterbelakangan masyarakat, menambah mobilitas baik antardaerah maupun antarkerja, menaikkan produktivitas dan memberi kesempatan berinovasi.
D. Fasilitas Pelayanan Umum
Pemerintah juga harus memberikan prioritas yang cukup dalam perluasan fasilitas pelayanan umum. Investasi dalam fasilitas pelayanan umum (social overhead capital) merupakan dasar pertumbuhan perekonomian dan investasi kapital semacam itu jarang dilakukan oleh sektor swasta karena proyek-proyek swasta biasanya menunggu adanya fasilitas prasarana umum ini.
E. Perbaikan di Bidang Pertanian
• Penggunaan Teknik Produksi
Perbaikan di bidang pertanian dimaksudkan untuk menaikkan hasil per unit (satuan) luas tanah. Untuk maksud itu diperlukan lebih banyak kapital guna perbaikan teknik pertanian dan efisiensi alat-alat baru maupun land reform. Pendidikan teknik pertanian dimaksudkan untuk menginsyafkan para petani bahwa dengan teknik baru hasil produksi akan dapat dinaikkan dan untuk memberi pengetahuan pada orang-orang yang diperlukan untuk bekerja dengan metode baru itu.
• Land Reform
adalah redistribusipemilikan tanah supaya penggunaan tanah lebih efisien dengan memberikan kepada petani luas tanah yang mendekati kemampuan maksimum seorang petani dalam mengolah tanah, sehingga mereka dapat mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya dapat langsung dinikmati.
F. Kebijakan Fiskal
Adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dapat menaikkan pajak, dan rencana-rencana pembiayaan pembangunan harus didasarkan pada efektivitas pemasukan pajak tersebut. Karena berhasil atau tidaknya kebijakan fiskal tergantung pada perbaikan-perbaikan sistem perpajakan dan sistem pelaksanaannya.
G. Kebijaksanaan Moneter
Kebijaksanaan moneter juga pegang peranan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi dengan mempengaruhi tersedianya jumlah uang beredar dan perkreditan guna menanggulangi inflasi serta mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Dalam hal mengatasi inflasi, pemerintah dapat bergerak dalam jual beli surat-surat berharga, merupakan sarana pokok dalam mengatasi inflasi.
H. Adanya Kewiraswastaan
Pemerintah harus mendorong tumbuhnya wiraswasta dalam negeri juga harus menarik wiraswasta luar negeri atau pemerintah sendiri aktif sebagai wiraswasta. Yang penting ialah penyaluran kegiatan-kegiatan wiraswasta penuh semangat perdagangan dan spekulasi kearah kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.
2. Kebijaksanaan Ekonomi Luar Negeri
A. Bantuan Teknis
Bantuan teknis ialah mengatur atau membentuk “tim internasional” untuk memberi nasihat kepada pemerintah negara sedang berkembang dalam hubungannya dengan fasilitas-fasilitas untuk pendidikan di luar negeri, mengatur penyelenggaraan latihan-latihan bagi para teknisi serta memberikan fasilitas untuk membantu pemeritah negara sedang berkembang dengan menyediakan tenaga-tenaga ahli, perlengkapan-perlengkapan dan mengorganisir jasa-jasa tersebut untuk pembangunan ekonomi negara sedang berkembang.
B. Investasi Asing Swasta
Investasi ini dapat berbentuk “investasi langsung” (foreign Direct Investment) yaitu langsung punya usaha di situ dan ”investasi portofolio” yaitu membeli saham-saham perusahaan di negara sedang berkembang.
C. Investasi Asing Pemerintah
Investasi asing pemerintah berupa pinjaman atau hadiah dari pemerintah asing atau badan-badan internasional kepada pemerintah negara sedang berkembang.
D. Kebijaksanaan Tata Niaga
• Pengaturan Tata Niaga dan Pemersalahannya
- Pola Ekspor : Dari segi tata niaga barang impor dalam pola pengembangan ekspor, perlu adanya pembebanan tarif yang ringan atau kelonggaran peraturan dalam bidang impor bahan mentah dan bahan penolong.
- Pola Pasar dalam Negeri : Dengan tersedianya bahan mentah yang cukup dan murah harganya serta didukung oleh tenaga kerja dan skill yang cukup maka sektor industri dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan pasar dalam negeri. sehingga produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk asing.
- Tarif : Untuk membatasi impor barang-barang tertentu dan mendorong produksi barang sejenis di dalam. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengenaan tarif pada barang yang yang disusulkan industri hulu akan mengundang impor barang jadi dan sebaliknya.
- Quota : Untuk membatasi impor barang adalah dengan kuota. Dari segi kuantitas kuota lebih efektif dalam membatasi jumlah barang yang diimpor, sehingga mengakibatkan tinggi harga barang dan terbatasnya julah barang.
- Penunjukan Importir : Untuk mengurangi/mengontrol jumlah barang impor yang masuk, tetapi bukan karena adanya kuota.
3. Strategi Upaya Minimum
Harvey Leibenstein menyatakan bahwa sebagian besar NSB dicekam oleh lingkaran setan kemiskinan (vicious circle od proverty) yang membuat mereka tetap berada pada tingkat keseimbangan pendapatan perkapita yang rendah. Jalan keluar dari kebuntuaan ini adalah dengan melakukan suatu upaya minimum (minimum effort) tertentu yang akan menaikkan pendapatan perkapita pada tingkat di mana pembangunan yang berkesinambungan (suistainable) akan terjadi. Leibenstein mengatakan bahwa dalam tahap transisi dari keadaan keterbelakangan ke keadaan yang lebih maju di mana kita dapat mengharapkan pertumbuhan jangka panjang yang mantap (steady economic growth) diperlukan suatu kondisi di mana suatu perekonomian harus mendapatkan rangsangan pertumbuhan yang lebih besar di atas batas minimum kritis tertentu.
4. Strategi Pembangunan Seimbang
Strategi pembangunan seimbang bisa diartikan dengan pembangunan berbagai jenis industri secara berbarengan (simultaneous) sehingga industri saling menciptakan pasar bagi yang lain. Selain itu, strategi pembangunan seimbang ini dapat juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor. Misalnya antara sektor industri dan sektor pertanian, sektor luar negri dan sektor domestik dan antara sektor produktif dan sektor prasarana, singkatnya strategi pembangunan seimbang ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi sehingga semua faktor tumbuh bersama. Untuk ini diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penwaran barang. Ini meliputi pembangunan serentak dan harmonis dari barang setengah jadi, bahan baku, sumber daya energi, pertanian, pengairan, transportasi, dan lain-lain serta semua industri yang memproduksi barang konsumen. Pembangunan seimbang ini biasanya dilaksanakan dengan maksud yang menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam :
1. Memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi (air dan listrik, fasilitas untuk mengangkut hasil produksi ke pasar,
2. Memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan akan diproduksikan
Jika kita akan melaksanakan pembangunan seimbang, maka tingkat investasi yang harus dilakukan besarnya jauh melebihi tingkat investasi yang dilakukan pada sebelum usaha pembangunan dilakukan. Oleh karena itu, strategi pembangunan seimbang ini oleh sebagian ekonom disebut pula teori dorongan besar besaran (big push theory).
5. Strategi Pembangunan Seimbang
Strategi pembangunan tak seimbang ini dikemukakan oleh Albert O. Hirschman dan Paul Streeten. Menurut mereka, pembangunan tak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di NSB. Pola pembangunan ini, menurut Hirschman, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
1. Secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang
2. Untuk mempertinggi efisien sumber daya – sumber daya yang tersedia, dan
3. Pembanguan tak seimbang akan menimbulkan kemacetan (bottleneck) atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan tetapi akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya.
BAB 6
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1. Pengertian, Unsur, dan Fungsi Perencanaan
Perencanaan ekonomi adalah sebagai usaha secara sadar dari suatu organisasi pusat untuk mempengaruhi dan mengarahkan bahkan mengendalikan perubahan dalam variabel ekonomi yang utama.
Unsur dari perencanaan ekonomi diringkaskan dalam gagasan-gagasan tentang pengaruh, pengarahan, dan pengendalian yang dapat diartikan sebagai sasaran atau target ekonomi kuantitatif khas, yang harus dicapai dalam suatu jangka tertentu. Misalnya PDB, konsumsi, investasi, dan tabungan dari suatu Negara atau wilayah dalam kurun waktu tertentu.
Fungsi dari perencanaan ekonomi adalah untuk mengubah keadaan ekonomi esok suatu bangsa dari negara berkembang menjadi jumlah lebih baik dari keadaan sebelumnya yakni dengan meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, melenyapkan ketimpangan pendapatan serta ketimpangan kesejahteraan, dan meningkatkan lapangan kerja.
2. Perlunya Perencanaan Pembangunan
· Alasan Kegagalan Pasar
Kegagalan pasar dalam memperbaiki harga factor-faktor produksi telah dianggap sebagai penyebab disparatis yang besar antara system nilai sosial dan pribadi untuk melaksanakan berbagai alternative investasi proyek.
· Alasan mobilitas dan alokasi sumberdaya
Perencanaan ekonomi dianggap akan membantu modifikasi pengaruh dari terbatasnya sumber daya dengan mengakui adanya kendala khusus serta dengan memilih dan mengkoordinasikan investasi pada proyek-proyek sebagai penyalur factor produksi yang langka ke tempat yanga paling produktif.
· Alasan sikap atau psikis
Memobilisasi masyarakat dan menghilangkan kelas, kasta, ras, agama atau suku yang dapat menghambat kemajuan
· Alasan bantuan luar negeri
Perencanaan pembangunan yang terinci dengan target-target khusus serta investasi proyek merupakan syarat untuk memperoleh bantuan luar negeri, baik bilateral maupun multirateral
3. Sifat, Proses, dan Peranan Perencanaan Ekonomi
Rencana ekonomi dapat bersifat komperhensif atau parsial, rencana komprehensif adalah menetapkan sasarannya untuk mencakup seluruh aspek utama perekonomian nasional. Sedangkan rencana parsial adalah hanya mencakup sebagian dari perekonomian nasional seperti industri, pertanian, sektor pemerintah, sektor luar negeri, dan sebagainya
4. Perencanaan Dalam Berbagai Bentuk Sistem Ekonomi
1) Menurut ideologis-politis
a) Perencanaan Dalam Perekonomian Kapitalis
Seringkali disebut sebagai model perencanaan indikatif, model perencanaan dilakukan bertumpu sepenuhnya pada mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumber-sumber produksi dan hasil-hasilnya.
b) Perencanaan Perekonomian Sosialis
Perencanaan dimana pemerintah secara aktif dan langsung mengendalikan gerakan perekonomian melalui suatu proses pengambilan keputusan yang terpusat.
c) Perekonomian Campuran
Bercirikan adanya suatu lingkungan kelembagaan dimana sebagian sumber daya yang produktif dimiliki dan diopersikan oleh pihak swasta, sedangkan sebagian lainnya dimiliki oleh sector public. Perekonomian campuran dibedakan oleh adanya pengaruh pemerintah yang sangat besar.
2) Menurut Ruang Lingkupnya
a) Perencanaan Makro
Model ini mencakup seluruh perekonomian yang dibatasi oleh variable makro ekonomi dengan mempertimbangkan berbagai penentu yang sangat kritis bagi tingkat dan pertumbuhan output nasional.
b) Perencanaan Mikro
Bertujuan untuk menghitung keuntungan yang akan akan diperoleh dan kerugian-kerugian yang akan ditanggung masyarakat sebagai akibat dari pengembangan suatu proyek.
c) Perencanaan Multisektoral
Model ini menunjukkan bahwa didalam perekonomian secara keseluruhan terkandung saling berhubungan dan saling ketergantungan industrial.
3) Menurut Jangka Waktu
a) Perencanaan Jangka Pendek
Pemerintah menyusun taksiran budget dan menuangkan keinginan dalam bentuk proyek investasi yang kongkrit atau sebagai usulan Undang-Undang.
b) Perencanaan Jangka Menengah
Masa perencanaan jangka menengah ini diharapkan dari sebagian besar investasi-investasi yang telah dilakukan selama tahun-tahun pertama dari rencana pembangunan telah dapat memperlihatkan hasilnya.
c) Perencanaan Jangka Panjang
Perencanaan ini paling luas ruang lingkupnya, karena dalam masa 15 atau 20 tahun, banyak kejadian yang tidak dapat diramalkan seperti perkembangan teknologi dan data-data lain dalam pembangunan ekonomi.
5. Syarat-Syarat Berhasilnya Suatu Perencanaan
1. Adanya perencanaan yang realistis disesuaikan dengan kondisi social dan nasional.
2. Adanya kesungguhan untuk melaksakan kegiatan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan.
3. Adanya kepemimpinan yang konsekuan dan konsisten.
6. Perencanaan Pembangunan di Indonesia
Perencanaan pembangunan Indonesia yang ditangani oleh BAPEPENAS sejak Repelita I ditangani dengan menjabarkannya dengan program-program pembangunan, yang terdiri dari program regional dan sektoral.
1. Program Regional merupakan program pembangunan yang dilaksanakan dengan berorientasi pada kepentingan daerah dan untuk menyerasikan serta mempercepat pembangunan daerah. Di Indonesia terdiri dari 3 jenis program regional, yaitu:
1) Program Inpres
2) Program Pengembangan Wilayah Terpadu Swadana
3) Program Pengembangan Kawasan Terpadu
2. Program Sektoral merupakan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pencapaian sasaran pembangunan dari sektor tertentu
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar