BAB 13
Pertumbuhan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan
1. Peranan Lingkungan dalam Perekonomian
Pada mulanya lingkungan tidak dipertimbangkan dalam setiap usaha pembangunan ekonomi. Lingkungan dan sumberdaya alam dianggap sebagai karunia Tuhan, sehingga sediannya cukup berlimpah dan selalu dapat tercipta kembali. Namun dengan semakin menggebunya pembangunan ekonomi, khususnya di Negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, maka semakin banyak suberdaya alam yang diambil atau dikuras dari alam, sehingga tersedianya semakin tipis baik itu berupa sumberdaya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui.
Selanjutnya dengan berkembangnya semua sektor dalam perekonomian, khususnya industri yang mengolah sumberdaya alam; baik itu pertanian maupun industri pengolahan, maka dikhawatirkan pembangunan itu sendiri suatu saat akan mengalami stagnasi karena tidak ada lagi sumberdaya alam yang dapat digali; atau sumberdaya alam yang ada sudah semakin buruk keadaannya. Sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi itu, maka laju penggunaan dan pengurasan suberdaya alam selalu bersifat eksponensial.
Untuk mengatasi itu, maka mau tidak mau harus ada pengendalian konsumsi barang da jasa serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Konsumsi barang dan jasa ditahan jangan meningkatkan terlalu cepat dan kegiatan produksi maupun konsumsi jangan sampai mencemari lingkungan, sehingga fungsi utama lingkungan menjadi terganggu.
2. Industrialisasi dan Pembangunan Berkelanjutan
Dari uraian di atas tampak bahwa pembangunan berwawasan lingkungan akan merupakan landasan bagi adanya pembangunan berkelanjutan. Adapaun yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan yaitu sebagai pembangunan yang tidak menurunkan kapasitas generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan semkipun terdapat penyusutan cadangan suberdaya alam dan memburuknya lingkungan, tetapi keadaan tersebutu dapat digantikan oleh sumberdaya lain baik sumberdaya manusia maupun oleh sumberdaya kapital.
Oleh karena itu untuk menjamin adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, harus dicari titik keseimbangan antara kebijakan pembangunan dan kebijakan lingkungan, sehingga akan tercapai kebijakan pembangunan ekonomi yang benar-benar menjamin peningkatan keejahteraan manusia dalam jangka panjang.
3. Industri dan Eksternalitas dalam Pembangunan Berkelanjutan
Adanya dampak baik positif maupun negatif, yang timbul dan diterima oleh pihak lain sebagai akibat dari adanya kegiatan suatu pihak atau suatu pelaku ekonomi yang dikenal sebagai “eksternalitas”. Eksternalitas ini sering belum diperhitungkan sebagai salah satu bagian biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan harga produk. Lebih-lebih bila eksternalitas negatif itu dapat dibuang begitu saja ke dalam alam tanpa harus melakukan pembayaran.
Namun perkembangan pada akhir-akhir ini menunjukan bahwa banyak perusahan-perusahan besar yang terpaksa memasukkan biaya pengolahan limbah guna mengurangi pencemaran (eksternalitas negatif tersebut) ke dalam perhitungan biaya produksi dan sekaligus harga produk yang dihasilkannya. Kecenderungan yang terakhir ini terjadi karena Pemerintah telah mulai secara aktif mengeluarkan peraturan berikut sanksinya terhadap industri-industri yang menghasilkan limbah di antaranya berupa pencabutan izin usaha dan sankisi hukum lainnya.
Minggu, 10 Januari 2010
Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Pembangunan di Indonesia
BAB 12
Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Pembangunan di Indonesia
1. Modal Asing dalam Pembangunan
Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti oleh perbankan struktur produksi dan perdagangan. Modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural. Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktur benar-benar terjadi.
Asumsi dasar yang melatar belakangi hubungan positif antara modal asing dan pertumbuhan ekonomi :
a. Setiap 1$ modal asing akan mengakibatkan kenaikan 1$ impor dan investasi.
b. Dengan asumsi ini dan ICOR yang stabil dimungkinkan untuk menghitung dampak modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya menghitung berapa modal asing yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan tertentu.
2. Motivasi Negara Donor
Hutang luar negeri yang disalurkan oleh Negara maju ke Negara yang sedang berkembang dan atau Negara miskin tidak dilakukan atas dasar kemanusiaan, tetapi di lakukan atas dasar motivasi ekonomi dan bahkan politik. Hutang luar negeri tidak akan disalurkan tanpa adanya keuntungan yang diperoleh Negara pemberi hutang.
3. Sumber-sumber pembiayaan Pembangunan Indonesia
Sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan di Indonesia antara lain berasal dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Indonesia khususnya daerah Khusus Ibukota dari modal asing. Beberapa daerah yang kaya sumberdaya alam seperti Aceh, Riau, Kaltim, dan Papua akan dapat menggunakan Dana Bagi Hasil untuk membiayai belanja pembangunannya sedangkan bagi daerah-daerah miskin dan tidak memiliki SDA, belanja pembangunannya masih akan tergantung pada jumlah DAU dan DAK yang diterima pada tahun anggaran tertentu.
Dalam tahun anggaran 2001 sekitar 80 persen dari jumlah DAU digunakan untuk membayar gaji pegawai daerah, bagian DAU untuk belanja pembangunan relatife kecil sekali jumlahnya, sehingga diperlukan alternatife sumber pembiayaan pembangunan.
1. Penelitian Muda bidang Keuangan Negara pada Pusat Statistik dan Penelitian Keuangan, BAF, Depkeu.
2. Ahli Penelitian Muda bidang Investasi dan Pasar Modal.
4. Struktur Pembiayaan Pembangunan
Di saat Orde Baru berkuasa banyak utang luar negeri dibuat dengan dalih untuk membangun BUMN. Bantuan ini telah menginjeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan cara menutup deficit anggaran pembangunan dan deficit neraca pembayaran. Sturuktur pembiayaan pembangunan, dimana peran bantuan luar negeri mencapai lebih dari 50 persen pada Pelita pertama dan keempat. Kendati peranan bantuan luar negeri semakin menurun pada tahun-tahun terakhir, namum persentase masih diatas 35 persen.
Utang luar negeri sebenarnya merupakan alat politik. Bagi CGI, Bank Dunia, IMF, utang tidak boleh berhenti, dalam hal ini justru yang meminjamkan yang tampak aktif. Hal ini karena bagi mereka, utang merupakan alat untuk dapat melakukan intervensi politik. Misalnya saja intervensi dalam penyusunan UU di negeri pengutang. Utang juga merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan financial lembaga-lembaga tersebut. Pernah saat beberapa Negara tidak meminjam kepada IMF, lembaga ini terpaksa menjual cadangan emasnya untuk operasional. Dari sini terlihat, lembaga-lembaga tersebut membutuhkan bunga utang-utangnya untuk membiayai kegiatan opersionalnya.
Pembangunan dengan biaya utang ternyata tak dikelola dengan baik, banyak dikorupsi, sehingga akibatnya terjadi krisis demi krisis yang paling parah pada tahun 1997-98. Dari sekian krisis yang terjadi, mungkin ketimpangan menjadi hal yang paling tidak terlihat di Indonesia.
Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Pembangunan di Indonesia
1. Modal Asing dalam Pembangunan
Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti oleh perbankan struktur produksi dan perdagangan. Modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural. Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktur benar-benar terjadi.
Asumsi dasar yang melatar belakangi hubungan positif antara modal asing dan pertumbuhan ekonomi :
a. Setiap 1$ modal asing akan mengakibatkan kenaikan 1$ impor dan investasi.
b. Dengan asumsi ini dan ICOR yang stabil dimungkinkan untuk menghitung dampak modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya menghitung berapa modal asing yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan tertentu.
2. Motivasi Negara Donor
Hutang luar negeri yang disalurkan oleh Negara maju ke Negara yang sedang berkembang dan atau Negara miskin tidak dilakukan atas dasar kemanusiaan, tetapi di lakukan atas dasar motivasi ekonomi dan bahkan politik. Hutang luar negeri tidak akan disalurkan tanpa adanya keuntungan yang diperoleh Negara pemberi hutang.
3. Sumber-sumber pembiayaan Pembangunan Indonesia
Sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan di Indonesia antara lain berasal dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Indonesia khususnya daerah Khusus Ibukota dari modal asing. Beberapa daerah yang kaya sumberdaya alam seperti Aceh, Riau, Kaltim, dan Papua akan dapat menggunakan Dana Bagi Hasil untuk membiayai belanja pembangunannya sedangkan bagi daerah-daerah miskin dan tidak memiliki SDA, belanja pembangunannya masih akan tergantung pada jumlah DAU dan DAK yang diterima pada tahun anggaran tertentu.
Dalam tahun anggaran 2001 sekitar 80 persen dari jumlah DAU digunakan untuk membayar gaji pegawai daerah, bagian DAU untuk belanja pembangunan relatife kecil sekali jumlahnya, sehingga diperlukan alternatife sumber pembiayaan pembangunan.
1. Penelitian Muda bidang Keuangan Negara pada Pusat Statistik dan Penelitian Keuangan, BAF, Depkeu.
2. Ahli Penelitian Muda bidang Investasi dan Pasar Modal.
4. Struktur Pembiayaan Pembangunan
Di saat Orde Baru berkuasa banyak utang luar negeri dibuat dengan dalih untuk membangun BUMN. Bantuan ini telah menginjeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan cara menutup deficit anggaran pembangunan dan deficit neraca pembayaran. Sturuktur pembiayaan pembangunan, dimana peran bantuan luar negeri mencapai lebih dari 50 persen pada Pelita pertama dan keempat. Kendati peranan bantuan luar negeri semakin menurun pada tahun-tahun terakhir, namum persentase masih diatas 35 persen.
Utang luar negeri sebenarnya merupakan alat politik. Bagi CGI, Bank Dunia, IMF, utang tidak boleh berhenti, dalam hal ini justru yang meminjamkan yang tampak aktif. Hal ini karena bagi mereka, utang merupakan alat untuk dapat melakukan intervensi politik. Misalnya saja intervensi dalam penyusunan UU di negeri pengutang. Utang juga merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan financial lembaga-lembaga tersebut. Pernah saat beberapa Negara tidak meminjam kepada IMF, lembaga ini terpaksa menjual cadangan emasnya untuk operasional. Dari sini terlihat, lembaga-lembaga tersebut membutuhkan bunga utang-utangnya untuk membiayai kegiatan opersionalnya.
Pembangunan dengan biaya utang ternyata tak dikelola dengan baik, banyak dikorupsi, sehingga akibatnya terjadi krisis demi krisis yang paling parah pada tahun 1997-98. Dari sekian krisis yang terjadi, mungkin ketimpangan menjadi hal yang paling tidak terlihat di Indonesia.
Pembangunan Daerah
BAB 11
Pembangunan Daerah
1. Pembangunan ekonomi Daerah
adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatbya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.
2. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah
Pada hakekatnya, inti dari teori-teori pertumbuhan tersebut berkisar pada dua hal yaitu : pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu.
Untuk menganalisis perekonomian suatu daerah sangat sulit karena :
1. Data tentang daerah sangat terbatas.
2. Data yang tersedia umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk menganalisis daerah.
3. Data tentang perekonomian daerah sangat sukar dikumpulkan, sebab perekonomian daerah lebnih terbuka dibandingkan dengan perekonomian nasional.
4. bagi NSB, disamping kekurangan data, data yang terbatas itu pun banyak yang sulit untuk dipercaya, sehingga menimbulkan kesulitan untuk melakukan analisis yang memadai tentang keadaan perekonomian suatu daerah
3. Paradigma Baru Teori Pembangunan Daerah
KOMPONEN KONSEP LAMA KONSEP BARU
Kesempatan Kerja Semakin banyak perusahaan semakin banyak peluang kerja Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah
Basis Pembangunan Pengembangan sektor ekonomi Pengembangan lembaga-lemabaga ekonomi baru
Aset-aset Lokasi Keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumberdaya pengetahuan Ketersediaan Angkat kerja Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi
4. Perancanaan Pembangunan Daerah
Suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik umum atau pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterikatan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan, lainnya dengan cara :
- Secara terus-menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah
- Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah
- Menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah dan
- Melaksanakannya dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia
Sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.
5. Tahap-Tahap Perencanaan Pembangunan Daerah
Menurut Blakely (1989), ada 6 tahap dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah yaitu:
TAHAP KEGIATAN
I Pengumpulan dan Analisis DataØ Penentuan Basis EkonomiØ Analisis Struktur Tenaga KerjaØ Evaluasi Kebutuhan Tenaga KerjaØ Analisis Peluang dan Kendala PembangunanØ Analisis Kapasitas Kelembagaan
II Pemilihan Strategi Pembangunan DaerahØ Penentuan Tujuan dna Kriteria Ø Penentuan Kemungkinan-kemungkinan TindakanØ Penyusunan Strategi
III Pemilihan Proyek-proyek PembangunanØ Identifikasi ProyekØ Penilaian Viabilitas Proyek
IV Pembuatan Rencana TindakanØ Prapenilaian Hasil ProyekØ Pengembangan Input ProyekØ Penentuan Alternatif Sumber PembiayaanØ Identifikasi Struktur Proyek
V Penentuan Rincian ProyekØ Pelaksanaan Studi Kelayakan Secara RinciØ Penyiapan Rencana Usaha (Busisness Plan)Ø Pengemabangan, Monitoring dan Pengevaluasian Program
VI Persiapan Perencanaan Secara Keseluruhan dan ImplementasiØ Penyiapan skedul Implementasi Rencana ProyekØ Penyusunan Program Pembangunan Secara KeseluruhanØ Tergeting dan Marketing Aset-aset MasyarakatØ Pemasaran Kebutuhan Keuangan
6. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Daerah
Ada 4 peran yang diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu :
1. Entrepreneur
Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis seperti BUMD yan harus dikelola lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.
2. Koordinator
Untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan didaerahnya. Dalam peranya sebagia koordinator, pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sa\saran konsistensi pembangunan daerah dengan nasional (pusat) dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang maksimum daripadanya.
3. Fasilitator
Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan didaerahnya, hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (zoning) yang lebih baik.
4. Stimulator
Pemerintah daerah dapat menstumulasi p[enciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut.
Pembangunan Daerah
1. Pembangunan ekonomi Daerah
adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatbya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.
2. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah
Pada hakekatnya, inti dari teori-teori pertumbuhan tersebut berkisar pada dua hal yaitu : pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu.
Untuk menganalisis perekonomian suatu daerah sangat sulit karena :
1. Data tentang daerah sangat terbatas.
2. Data yang tersedia umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk menganalisis daerah.
3. Data tentang perekonomian daerah sangat sukar dikumpulkan, sebab perekonomian daerah lebnih terbuka dibandingkan dengan perekonomian nasional.
4. bagi NSB, disamping kekurangan data, data yang terbatas itu pun banyak yang sulit untuk dipercaya, sehingga menimbulkan kesulitan untuk melakukan analisis yang memadai tentang keadaan perekonomian suatu daerah
3. Paradigma Baru Teori Pembangunan Daerah
KOMPONEN KONSEP LAMA KONSEP BARU
Kesempatan Kerja Semakin banyak perusahaan semakin banyak peluang kerja Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah
Basis Pembangunan Pengembangan sektor ekonomi Pengembangan lembaga-lemabaga ekonomi baru
Aset-aset Lokasi Keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumberdaya pengetahuan Ketersediaan Angkat kerja Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi
4. Perancanaan Pembangunan Daerah
Suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik umum atau pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterikatan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan, lainnya dengan cara :
- Secara terus-menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah
- Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah
- Menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah dan
- Melaksanakannya dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia
Sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.
5. Tahap-Tahap Perencanaan Pembangunan Daerah
Menurut Blakely (1989), ada 6 tahap dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah yaitu:
TAHAP KEGIATAN
I Pengumpulan dan Analisis DataØ Penentuan Basis EkonomiØ Analisis Struktur Tenaga KerjaØ Evaluasi Kebutuhan Tenaga KerjaØ Analisis Peluang dan Kendala PembangunanØ Analisis Kapasitas Kelembagaan
II Pemilihan Strategi Pembangunan DaerahØ Penentuan Tujuan dna Kriteria Ø Penentuan Kemungkinan-kemungkinan TindakanØ Penyusunan Strategi
III Pemilihan Proyek-proyek PembangunanØ Identifikasi ProyekØ Penilaian Viabilitas Proyek
IV Pembuatan Rencana TindakanØ Prapenilaian Hasil ProyekØ Pengembangan Input ProyekØ Penentuan Alternatif Sumber PembiayaanØ Identifikasi Struktur Proyek
V Penentuan Rincian ProyekØ Pelaksanaan Studi Kelayakan Secara RinciØ Penyiapan Rencana Usaha (Busisness Plan)Ø Pengemabangan, Monitoring dan Pengevaluasian Program
VI Persiapan Perencanaan Secara Keseluruhan dan ImplementasiØ Penyiapan skedul Implementasi Rencana ProyekØ Penyusunan Program Pembangunan Secara KeseluruhanØ Tergeting dan Marketing Aset-aset MasyarakatØ Pemasaran Kebutuhan Keuangan
6. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Daerah
Ada 4 peran yang diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu :
1. Entrepreneur
Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis seperti BUMD yan harus dikelola lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.
2. Koordinator
Untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan didaerahnya. Dalam peranya sebagia koordinator, pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sa\saran konsistensi pembangunan daerah dengan nasional (pusat) dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang maksimum daripadanya.
3. Fasilitator
Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan didaerahnya, hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (zoning) yang lebih baik.
4. Stimulator
Pemerintah daerah dapat menstumulasi p[enciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut.
MASALAH LINGKUNGANH _ BENCANA BANJIR YANG MELANDA IBUKOTA JAKARTA
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Banjir selalu melanda Ibukota Jakarta setiap tahun, banjir terparah terjadi pada tahun 2002 yang lalu. Para warga yang rumahnya terkena bencana banjir harus mengungsi ke dataran yang lebih tinggi, tetapi di Ibukota Jakarta banjir sudah tidak asing lagi. Karena itu sudah menjadi langganan ketika hujan turun.
1.2 Permasalahan
Banjir disebabkan oleh luapan air yang melebihi standar kapasitas ayng disebut air bah. Air bah terjadi disebabkan oleh hujan yang turun terus menerus cukup deras, jadi air hujan yang turun tidak mampu diserap oleh tanah dan waduk-waduk. Resapan air tidak mampu lagi karena volume air yang mengalir keseluruhan melebihi daya tampung. Menurut Pemerintah, banjir tersebut di akibatkan oleh 2 faktor yaitu yang pertama karena faktor alam, dan kedua di akibatkan oleh ulah manusia.
• Faktor alam disebabkan oleh :
- Hujan turun melebihi kapasitas.
- Air hujan yang tercurah tidak terserap tanah.
- Terjadinya kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global.
- Terjadinya air pasang sehingga menimbulkan limpahan air sungai dan laut.
• Faktor ulah manusia disebabkan oleh :
- Membangun rumah dibantaran kali.
- Membuang sampah sembarangan.
- Penebangan pohon dihulu sungai.
- Membangun pemukiman dengan tidak membangun sarana saluran air.
1.3 Tujuan Penelitian
Agar disetiap daerah yang terkena banjir menjadi berkurang masyarakat harus menjaga lingkungan tetap bersih supaya lingkunan menjadi tetap nyaman.
1
1.4 Metode Penelitian
Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian tersebut adalah dengan melakukan wawancara dengan narasumber.
1.5 Kegunaan Penelitian
Agar masyarakat sadar, bahwa kebersihan lingkungan itu dibutuhkan dan kita juga dapat mengetahui bahaya banjir agar dapat dicegah datangnya banjir.
1.6 Sistematika Penelitian
Pengumpulan data-data dan informasi dengan melakukan wawancara dengan Pemerintah.
Narasumber : Pemerintah.
Langkah-langkah yang disiapkan : Membuat pertanyaan yang akan diajukan.
Jumlah pertanyaan : Tiga
Pertanyaan : - Apa faktor penyebab banjir tersebut?
- Bagaimana cara penanggulangan banjir?
- Rencana kedepan agar banjir tidak terulang?
2
BAB II
PEMBAHASAN
Permasalahan yang menyebabkan banjir oleh faktor manusia adalah membangun rumah dibantaran kali atau ditepi sungai menjadi sempit, sedangkan volume air melebihi dari sungai yang tersedia. Membuang sampah disungai atau disaluran kali, masyarakat yang tidak sadar akan lingkungan melihat sungai itu sebagai sarana yang digunakan untuk membuang sampah dan beranggapan sampah akan hanyut terbawa air. Membangun pemukiman dengan tidak membangun sarana saluran air, masyarakat beranggapan tanah satu jengkalpun mahal harganya sehingga tanah-tanah itu tidak tersisa sedikitpun semuanya digunakan untuk sarana bangunan dan tidak memperhitungkan bahwa saluran air merupakan salah satu sarana yang sangat penting.
Pencegahan bahaya banjir dalam pepatah, pencegahan lebih murah daripada menanggulangi, pencegahan penyakit lebih baik daripada mengobati. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain melakukan kegiatan untuk membersihkan sungai, melakukan kerja bakti secara rutin dilingkungan rumah, untuk membersihkan saluran air dan sampah yang tedapat dilingkungan rumah. Cara menanggulangi bahaya banjir dengan membuat talang-talang air dan menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan.
Akibat dari banjir dapat mengakibatkan kerugian harta benda, perabotan rumah tangga menjadi hancur, sungai menjadi dangkal, lahan-lahan pertanian terkikis oleh air, menghayutkan dan menenggelamkam bahkan dapat menyebabkan kematian,dan jalur transportasi tersendat. Selain benda dan harta yang akan hilang bahaya banjir juga dapat mendatangkan penyakit seperti demam berdarah, diare, muntah-muntah dll.
Selain membahas permasalahan, pencegahan, akibat dari banjir kami juga mewawancarai pemerintah setempat. Kami mengajukan beberapa pertanyaan seperti “Bagaimana cara pemerintah untuk menanggulangi bencana banjir tersebut?” pemerintah pun menjawab “Kami akan menghancurkan beberapa SPBU di daerah tertentu, langkah yang kami lakukan untuk melakukan penanaman atau penghijauan, agar di daerah yang terkena banjir berkurang, karena dengan adanya banyak lahan penghijauan digunakan untuk penyerapan air hujan.”
3
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kesimpulanya adalah banjir tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ulah manusia yang tidak tertib pada lingkungan.
3.2 Saran
- Tidak membuang sampah sembarangan.
- Mengadakan kerja bakti rutin dilingkungan.
- Tidak membangun rumah di bantaran kali.
- Membuat talang-talang.
- Mengadakan penghijauan.
4
DAFTAR PUSTAKA
Saleh.M.2006. Pendidikan Lingkungan Kehidupan Jakarta.Jakarta: Madani Dwi Utama.
5
DAFTAR ISI
Halaman
Lembar Judul ……………………………………………………………… i
Kata Pengantar ……………………………………………………………. ii
Daftar Isi …………………………………………………………………... iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian ………………………………… 1
1.2 Permasalahan …….……………………………………….. 1
1.3 Tujuan Penelitian ….……………………………………… 1
1.4 Metode Penelitian ………………………………………… 2
1.5 Kegunaan Penelitian ……………………………………… 2
1.6 Sistematika Penelitian ……………………………………. 2
BAB II PEMBAHASAN ...........................…………………………… 3
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan …….…………………………………………. 4
3.2 Saran ……………………………………………………… 4
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………….. 5
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, sehat dan nikmat islam sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan karya tulis mengenai “Bencana Banjir” yang dimaksudkan untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah ekonomi pembangunan.
Dalam penyusunan karya tulis “Bencana Banjir” ini penulis mendapat bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulisan karya tulis “Bencana Banjir” ini dapat terselesaikan dengan baik, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Dr. Bagus Nurcahyo, MM selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan.
2. Bapak Nurhadi, Selaku Dosen Pengajar Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan
3. Ibu Dwi selaku pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah Sipud Cake yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara dan memperoleh data.
4. Kedua orang tua dan keluarga besarku yang telah mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil yang tidak terhingga selama ini.
5. Semua teman yang memberikan support hingga laporan Usaha Mikro Kecil Menengah ini selesai.
ii
Penulis menyadari menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan penulisan laporan Usaha Mikro Kecil Menengah ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun, agar dalam penyusunan laporan berikutnya akan dapat lebih baik.
Akhir kata dan harapan penulis semoga penyusunan karya tulis “Bencana Banjir” ini menginformasikan kepada para pembaca mengenai bencana banjir dan cara mengatasinya dapat serta bermanfaaat bagi seluruh pihak yang membaca dan bagi para mahasiswa pada khususnya.
Bekasi, Desember 2009
Penulis
( Okki Fajrin )
iii
MASALAH LINGKUNGAN
BENCANA BANJIR YANG MELANDA IBUKOTA JAKARTA
NAMA : Okki Fajrin
NPM : 30205914
KELAS : 2 DD 04
MATA KULIAH : Pengantar Ekonomi Pembangunan
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Banjir selalu melanda Ibukota Jakarta setiap tahun, banjir terparah terjadi pada tahun 2002 yang lalu. Para warga yang rumahnya terkena bencana banjir harus mengungsi ke dataran yang lebih tinggi, tetapi di Ibukota Jakarta banjir sudah tidak asing lagi. Karena itu sudah menjadi langganan ketika hujan turun.
1.2 Permasalahan
Banjir disebabkan oleh luapan air yang melebihi standar kapasitas ayng disebut air bah. Air bah terjadi disebabkan oleh hujan yang turun terus menerus cukup deras, jadi air hujan yang turun tidak mampu diserap oleh tanah dan waduk-waduk. Resapan air tidak mampu lagi karena volume air yang mengalir keseluruhan melebihi daya tampung. Menurut Pemerintah, banjir tersebut di akibatkan oleh 2 faktor yaitu yang pertama karena faktor alam, dan kedua di akibatkan oleh ulah manusia.
• Faktor alam disebabkan oleh :
- Hujan turun melebihi kapasitas.
- Air hujan yang tercurah tidak terserap tanah.
- Terjadinya kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global.
- Terjadinya air pasang sehingga menimbulkan limpahan air sungai dan laut.
• Faktor ulah manusia disebabkan oleh :
- Membangun rumah dibantaran kali.
- Membuang sampah sembarangan.
- Penebangan pohon dihulu sungai.
- Membangun pemukiman dengan tidak membangun sarana saluran air.
1.3 Tujuan Penelitian
Agar disetiap daerah yang terkena banjir menjadi berkurang masyarakat harus menjaga lingkungan tetap bersih supaya lingkunan menjadi tetap nyaman.
1
1.4 Metode Penelitian
Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian tersebut adalah dengan melakukan wawancara dengan narasumber.
1.5 Kegunaan Penelitian
Agar masyarakat sadar, bahwa kebersihan lingkungan itu dibutuhkan dan kita juga dapat mengetahui bahaya banjir agar dapat dicegah datangnya banjir.
1.6 Sistematika Penelitian
Pengumpulan data-data dan informasi dengan melakukan wawancara dengan Pemerintah.
Narasumber : Pemerintah.
Langkah-langkah yang disiapkan : Membuat pertanyaan yang akan diajukan.
Jumlah pertanyaan : Tiga
Pertanyaan : - Apa faktor penyebab banjir tersebut?
- Bagaimana cara penanggulangan banjir?
- Rencana kedepan agar banjir tidak terulang?
2
BAB II
PEMBAHASAN
Permasalahan yang menyebabkan banjir oleh faktor manusia adalah membangun rumah dibantaran kali atau ditepi sungai menjadi sempit, sedangkan volume air melebihi dari sungai yang tersedia. Membuang sampah disungai atau disaluran kali, masyarakat yang tidak sadar akan lingkungan melihat sungai itu sebagai sarana yang digunakan untuk membuang sampah dan beranggapan sampah akan hanyut terbawa air. Membangun pemukiman dengan tidak membangun sarana saluran air, masyarakat beranggapan tanah satu jengkalpun mahal harganya sehingga tanah-tanah itu tidak tersisa sedikitpun semuanya digunakan untuk sarana bangunan dan tidak memperhitungkan bahwa saluran air merupakan salah satu sarana yang sangat penting.
Pencegahan bahaya banjir dalam pepatah, pencegahan lebih murah daripada menanggulangi, pencegahan penyakit lebih baik daripada mengobati. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain melakukan kegiatan untuk membersihkan sungai, melakukan kerja bakti secara rutin dilingkungan rumah, untuk membersihkan saluran air dan sampah yang tedapat dilingkungan rumah. Cara menanggulangi bahaya banjir dengan membuat talang-talang air dan menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan.
Akibat dari banjir dapat mengakibatkan kerugian harta benda, perabotan rumah tangga menjadi hancur, sungai menjadi dangkal, lahan-lahan pertanian terkikis oleh air, menghayutkan dan menenggelamkam bahkan dapat menyebabkan kematian,dan jalur transportasi tersendat. Selain benda dan harta yang akan hilang bahaya banjir juga dapat mendatangkan penyakit seperti demam berdarah, diare, muntah-muntah dll.
Selain membahas permasalahan, pencegahan, akibat dari banjir kami juga mewawancarai pemerintah setempat. Kami mengajukan beberapa pertanyaan seperti “Bagaimana cara pemerintah untuk menanggulangi bencana banjir tersebut?” pemerintah pun menjawab “Kami akan menghancurkan beberapa SPBU di daerah tertentu, langkah yang kami lakukan untuk melakukan penanaman atau penghijauan, agar di daerah yang terkena banjir berkurang, karena dengan adanya banyak lahan penghijauan digunakan untuk penyerapan air hujan.”
3
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kesimpulanya adalah banjir tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ulah manusia yang tidak tertib pada lingkungan.
3.2 Saran
- Tidak membuang sampah sembarangan.
- Mengadakan kerja bakti rutin dilingkungan.
- Tidak membangun rumah di bantaran kali.
- Membuat talang-talang.
- Mengadakan penghijauan.
4
DAFTAR PUSTAKA
Saleh.M.2006. Pendidikan Lingkungan Kehidupan Jakarta.Jakarta: Madani Dwi Utama.
5
DAFTAR ISI
Halaman
Lembar Judul ……………………………………………………………… i
Kata Pengantar ……………………………………………………………. ii
Daftar Isi …………………………………………………………………... iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian ………………………………… 1
1.2 Permasalahan …….……………………………………….. 1
1.3 Tujuan Penelitian ….……………………………………… 1
1.4 Metode Penelitian ………………………………………… 2
1.5 Kegunaan Penelitian ……………………………………… 2
1.6 Sistematika Penelitian ……………………………………. 2
BAB II PEMBAHASAN ...........................…………………………… 3
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan …….…………………………………………. 4
3.2 Saran ……………………………………………………… 4
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………….. 5
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, sehat dan nikmat islam sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan karya tulis mengenai “Bencana Banjir” yang dimaksudkan untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah ekonomi pembangunan.
Dalam penyusunan karya tulis “Bencana Banjir” ini penulis mendapat bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulisan karya tulis “Bencana Banjir” ini dapat terselesaikan dengan baik, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Dr. Bagus Nurcahyo, MM selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan.
2. Bapak Nurhadi, Selaku Dosen Pengajar Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan
3. Ibu Dwi selaku pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah Sipud Cake yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara dan memperoleh data.
4. Kedua orang tua dan keluarga besarku yang telah mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil yang tidak terhingga selama ini.
5. Semua teman yang memberikan support hingga laporan Usaha Mikro Kecil Menengah ini selesai.
ii
Penulis menyadari menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan penulisan laporan Usaha Mikro Kecil Menengah ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun, agar dalam penyusunan laporan berikutnya akan dapat lebih baik.
Akhir kata dan harapan penulis semoga penyusunan karya tulis “Bencana Banjir” ini menginformasikan kepada para pembaca mengenai bencana banjir dan cara mengatasinya dapat serta bermanfaaat bagi seluruh pihak yang membaca dan bagi para mahasiswa pada khususnya.
Bekasi, Desember 2009
Penulis
( Okki Fajrin )
iii
MASALAH LINGKUNGAN
BENCANA BANJIR YANG MELANDA IBUKOTA JAKARTA
NAMA : Okki Fajrin
NPM : 30205914
KELAS : 2 DD 04
MATA KULIAH : Pengantar Ekonomi Pembangunan
Senin, 23 November 2009
Rangkuman Bab 7
TUGAS
EKONOMI PEMBANGUNAN BAB.7
NAMA : OKKI FAJRIN
NPM : 30205914
KELAS : 2 DD 04
BAB.7
Perubahan Struktural Dalam Proses Pembangunan
1. Perubahan Berbagai Sektor
Perubahan di berbagai sektor merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan perekonomian dan penanggulangan kemiskinan serta pendukung bagi keberlanjutan pembangunan suatu Negara.
Kuznets membuat kesimpulan berikut mengenai corak perubahan persentasi sumbangan berbagai sektor dalam pembangunan ekonomi, yaitu:
1. Sumbangan sektor pertanian kepada produksi nasional telah menurun. Umumnya pada taraf permulaan dari pembagunan ekonomi, peranan sektor ini mendekati setengah dan adakalanya mencapai sampai hampir duapertiga dari selutuh produksi nasional.
2. Peranan sektor industri dalam menghasilkan produksi nasional meningkat. Pada tahun-tahun permulaan dari masa yang dioservasi sumbangan sektor tersebut berkisar diantar 20 sampai 30 persen.
2. Perubahan Struktur Penggunaan Tenaga Kerja
Perubahan Struktur tenaga kerja di berbagi sektor daa proses pembangunan:
1. Peranan sektor pertanian dalam menyediakan kesempatan kerja menurun di tiap-tiap Negara.
2. Peranan sektor industry daam menyediakan kesempatan kerja menjadi bertambah penting, akan tetapi kenaikan tersebut secara relative adalah sangat kecil.
3. Peranan setor jasa-jasa alam menyediakan kesempatan kerja tidak mengalami banyak perubahan, akan tetapi peranannya mengalami kenaikan relative sangat besar sekali.
Dalam keadaan di mana tingkat produktivitas pada suatu sektor mengalami perkembangan yang sama dengan perkembangan produktivitasnya rata-rata yang terjadi dalam keseluruhan perekonomian, maka perubahan relaif peranan sektor itu dalam menciptakan produksi nasional akan sama besarnya dengan perubahan relatifnya dalam menampung tenaga kerja. Di sektor industri erubahan relative dari sumbangannya dalam menciptakan produksi nasional adalah lebih besar daripada perubahan relative dari peranannya dalam menampung tenaga kerja. Ini berarti tingkat produkrivitas di sektor industry berkembang dengan lebih cepat daripada perkembangan tingkat produktivitas dari keseluruhan perekonomian.
3. Peubahan Struktur Sektor Industri dan Jasa
Untuk menunjukkan perubahan yang terjadi dalam sub sektor industri pengolahan dalam proses pembangunan, Industri-industri yang termasuk dalam golongan ini dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: (a) Industri barang-barang konsumsi (b) Indusrti barang-barang baku (c) barang-barang modal. Peranan sektor jasa-jasa dalam menciptakan produksi nasional tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami penurunan, dalam menyediakan kesempatan kerja akan menjdi bertambah besar. Jenis-jenis produksi sektor jasa harus di sediakan oleh suatu perekonomian yang maju. Suatu perekonomian yang mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi dengan sendirinya harus mengalami perkembangan dalam kegiatan perdagangan, kegiatan badan-badan keuangan, kegiatan mendistribusikan hasil-hasil yang di produksi oleh sektor industry dan pertanian ke berbagai daerah dan luar negeri, dan kegiatan menyewakan rumah-rumah dan bangunan-bangunan.
4. Perubahan Struktur Industri Menurut Analisis Chenery
Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. Transformasi struktur sendiri merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, dimana masing-masing perekonomian akan mengalami transformasi yang berbeda-beda. Pada umumnya transformasi yang terjadi di Negara berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri. Perubahan struktur atau transformasi ekonomi dari tradisional menjadi modern secara umum dapat di definisikan sebagai suatu perubahan dalam ekonomi yang berkaitan dengan komposisi permintaan, perdagangan, produksi dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus-menerus untk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pendapatan perkapita.
Penggolongan industri menurut analisis chenery:
· Industri barang setengah jadi.
· Industri barang setengah jadi sektor primer.
· Industri barang jadi.
· Industri barang jadi sektor primer.
5. Perubahan Struktur Perekonomian Negara Berkembang
Negara berkembang memiliki pola perubahan struktur yang berbeda dengan Negara maju walaupun ada beberapa Negara berkembang yang mengikuti pola Negara maju. Perbedaan terletak di dua dimensi, yaitu:
a. Efek transisi, dimana menunjukkan sifat hubungan antara perubahan dalam bagian output sektoral dengan perubahan log GDP per kapita.
b. Efek level, dimana menunjukkan level bagian output sektoral pada GDP per kapita tertentu.
Selain itu pola perubahan struktur di Negara berkembang, terdapat heterogenitas yang besar akan pola perubahan struktur perekonomian. Berikut adalah kesimpulan dari penjelasan perubahan ekonomi di Negara berkembang, yaitu:
1. Tabungan dan pembentukan modal. Makin besar tingkat tabungan, maka makin besar pula tingkat pembentukan modal.
2. Pendapatan pemerintah. Tingkat pendapatan yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah mengalami penigkatan yang sangat besar terutama disebabkan oleh kenaikan dalam tingkat penerimaan pemerintah dari perpajakan.
3. Pendidikan. Perkembangan yang dicapai dalam bidang pendidikan sepanjang proses pembangunan digunakan 2 macam indicator. Yaitu besarnya pengeluaran untuk pendidikan dan banyaknya anak dalam menutut ilmu.
4. Urbanisasi, tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Pembangunan Ekonomi akan diikuti oleh perubahan dalam proporsi penduduk yang tinggal di daerah urban, dan penurunan dalam tingkat kelahiran dan kematian.
5. Struktur Produksi. Struktur ini dalam proses pembangunan dalam penyelidikan yang baru ini memperkuat kesimpulan hasil-hasil yang telah diperoleh mengenai ciri-ciri perubahan struktur ekonomi dalam pembangunan.
6. Distribusi Pendapatn. Untuk melihat perubahan dalam distribusi pendapatan, diperhatikan perubahan bagian pendapatan yang diterima oleh 40 persen dari keseluruhan penduduk yang tergolong sebagai penerima-penerima pendapatan terendah dan (perubahan bagian dari pendapatan nasional yang diterima 20 persen dari seluruh jumlah penduduk.
EKONOMI PEMBANGUNAN BAB.7
NAMA : OKKI FAJRIN
NPM : 30205914
KELAS : 2 DD 04
BAB.7
Perubahan Struktural Dalam Proses Pembangunan
1. Perubahan Berbagai Sektor
Perubahan di berbagai sektor merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan perekonomian dan penanggulangan kemiskinan serta pendukung bagi keberlanjutan pembangunan suatu Negara.
Kuznets membuat kesimpulan berikut mengenai corak perubahan persentasi sumbangan berbagai sektor dalam pembangunan ekonomi, yaitu:
1. Sumbangan sektor pertanian kepada produksi nasional telah menurun. Umumnya pada taraf permulaan dari pembagunan ekonomi, peranan sektor ini mendekati setengah dan adakalanya mencapai sampai hampir duapertiga dari selutuh produksi nasional.
2. Peranan sektor industri dalam menghasilkan produksi nasional meningkat. Pada tahun-tahun permulaan dari masa yang dioservasi sumbangan sektor tersebut berkisar diantar 20 sampai 30 persen.
2. Perubahan Struktur Penggunaan Tenaga Kerja
Perubahan Struktur tenaga kerja di berbagi sektor daa proses pembangunan:
1. Peranan sektor pertanian dalam menyediakan kesempatan kerja menurun di tiap-tiap Negara.
2. Peranan sektor industry daam menyediakan kesempatan kerja menjadi bertambah penting, akan tetapi kenaikan tersebut secara relative adalah sangat kecil.
3. Peranan setor jasa-jasa alam menyediakan kesempatan kerja tidak mengalami banyak perubahan, akan tetapi peranannya mengalami kenaikan relative sangat besar sekali.
Dalam keadaan di mana tingkat produktivitas pada suatu sektor mengalami perkembangan yang sama dengan perkembangan produktivitasnya rata-rata yang terjadi dalam keseluruhan perekonomian, maka perubahan relaif peranan sektor itu dalam menciptakan produksi nasional akan sama besarnya dengan perubahan relatifnya dalam menampung tenaga kerja. Di sektor industri erubahan relative dari sumbangannya dalam menciptakan produksi nasional adalah lebih besar daripada perubahan relative dari peranannya dalam menampung tenaga kerja. Ini berarti tingkat produkrivitas di sektor industry berkembang dengan lebih cepat daripada perkembangan tingkat produktivitas dari keseluruhan perekonomian.
3. Peubahan Struktur Sektor Industri dan Jasa
Untuk menunjukkan perubahan yang terjadi dalam sub sektor industri pengolahan dalam proses pembangunan, Industri-industri yang termasuk dalam golongan ini dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: (a) Industri barang-barang konsumsi (b) Indusrti barang-barang baku (c) barang-barang modal. Peranan sektor jasa-jasa dalam menciptakan produksi nasional tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami penurunan, dalam menyediakan kesempatan kerja akan menjdi bertambah besar. Jenis-jenis produksi sektor jasa harus di sediakan oleh suatu perekonomian yang maju. Suatu perekonomian yang mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi dengan sendirinya harus mengalami perkembangan dalam kegiatan perdagangan, kegiatan badan-badan keuangan, kegiatan mendistribusikan hasil-hasil yang di produksi oleh sektor industry dan pertanian ke berbagai daerah dan luar negeri, dan kegiatan menyewakan rumah-rumah dan bangunan-bangunan.
4. Perubahan Struktur Industri Menurut Analisis Chenery
Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. Transformasi struktur sendiri merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, dimana masing-masing perekonomian akan mengalami transformasi yang berbeda-beda. Pada umumnya transformasi yang terjadi di Negara berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri. Perubahan struktur atau transformasi ekonomi dari tradisional menjadi modern secara umum dapat di definisikan sebagai suatu perubahan dalam ekonomi yang berkaitan dengan komposisi permintaan, perdagangan, produksi dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus-menerus untk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pendapatan perkapita.
Penggolongan industri menurut analisis chenery:
· Industri barang setengah jadi.
· Industri barang setengah jadi sektor primer.
· Industri barang jadi.
· Industri barang jadi sektor primer.
5. Perubahan Struktur Perekonomian Negara Berkembang
Negara berkembang memiliki pola perubahan struktur yang berbeda dengan Negara maju walaupun ada beberapa Negara berkembang yang mengikuti pola Negara maju. Perbedaan terletak di dua dimensi, yaitu:
a. Efek transisi, dimana menunjukkan sifat hubungan antara perubahan dalam bagian output sektoral dengan perubahan log GDP per kapita.
b. Efek level, dimana menunjukkan level bagian output sektoral pada GDP per kapita tertentu.
Selain itu pola perubahan struktur di Negara berkembang, terdapat heterogenitas yang besar akan pola perubahan struktur perekonomian. Berikut adalah kesimpulan dari penjelasan perubahan ekonomi di Negara berkembang, yaitu:
1. Tabungan dan pembentukan modal. Makin besar tingkat tabungan, maka makin besar pula tingkat pembentukan modal.
2. Pendapatan pemerintah. Tingkat pendapatan yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah mengalami penigkatan yang sangat besar terutama disebabkan oleh kenaikan dalam tingkat penerimaan pemerintah dari perpajakan.
3. Pendidikan. Perkembangan yang dicapai dalam bidang pendidikan sepanjang proses pembangunan digunakan 2 macam indicator. Yaitu besarnya pengeluaran untuk pendidikan dan banyaknya anak dalam menutut ilmu.
4. Urbanisasi, tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Pembangunan Ekonomi akan diikuti oleh perubahan dalam proporsi penduduk yang tinggal di daerah urban, dan penurunan dalam tingkat kelahiran dan kematian.
5. Struktur Produksi. Struktur ini dalam proses pembangunan dalam penyelidikan yang baru ini memperkuat kesimpulan hasil-hasil yang telah diperoleh mengenai ciri-ciri perubahan struktur ekonomi dalam pembangunan.
6. Distribusi Pendapatn. Untuk melihat perubahan dalam distribusi pendapatan, diperhatikan perubahan bagian pendapatan yang diterima oleh 40 persen dari keseluruhan penduduk yang tergolong sebagai penerima-penerima pendapatan terendah dan (perubahan bagian dari pendapatan nasional yang diterima 20 persen dari seluruh jumlah penduduk.
Rangkuman Bab 1 & 2
TUGAS
EKONOMI PEMBANGUNAN BAB. 1 & 2
NAMA : OKKI FAJRIN
NPM : 30205914
KELAS : 2 DD 04
BAB 1
PENDAHULUAN
1. Kebutuhan dan Perhatian Pada Ekonomi Pembangunan
Pada awal abad ke 20 ini, mengapa tingkat perkembangan ekonomi di banyak tidak seperti yang diharapkan. Paham liberal telah dihadapkan dengan perkembangan paham sosialis yang pesat di Rusia. Dengan adanya kejadian tersebut maka pembangunan ekonomi mempunyai arti praktis dan penting, terlebih setelah Perang Dunia ke-II berakhir.
Di samping keadaan tersebut di atas, ada beberapa keadaan atau fakta lain yang perlu dikemukakan yaitu :
A. Banyak negara yang mengalami pertumbuhan di dalam pendapatan nasionalnya, tetapi untuk sekadar mengimbangi pertambahan penduduk. Ada juga negara yang mempunyai sisa pendapatan untuk investasi guna menaikkan standar hidup bangsa.
B. Adanya kesenjangan tingkat hidup antara negara yang satu dengan negara yang lainnya yang semakin lebar.
C. 67% dari penduduk dunia hanya menerima kurang kurang dari 17% pendapatan dunia.
D. Banyak negara yang menyadari akan pendapatannya yang rendah dan negara tersebut berkehendak untuk berkembang. Usaha dalam perkembangan perekonomian mereka menimbulkan masalah politik dan sosial.
E. Apakah perkembangan itu dinyatakan dalam tingkat kemakmuran ekonomi atau kesejahteraan pada umumnya, yang terpenting adalah mereka menghendaki tingkat hidup yang lebih tinggi.
2. Cakupan Bahasan Ekonomi Pembangunan
Pembangunan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan sistem perekonomian serta sikap dari output itu sendiri.
Faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan nasional dibagi menjadi dua macam yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Perkembangan ekonomi adalah suatu proses, di mana dalam proses ini terdapat macam-macam unsur. Jadi ekonomi pembangunan tidak hanya menggambarkan jalannya perkembangan ekonomi saja, tetapi juga menganalisis hubungan sebab akibat dari faktor-faktor perkembangan tersebut.
Ada beberapa teori perkembangan ekonomi. Masing-masing teori mengemukakan faktor-faktor apa yang mendorong perkembangan tersebut baik yang bersifat ekonomi maupun nonekonomi.
3. Evolusi Makna Pembangunan
Evolusi pemikiran tentang paradigma pembangunan muncul karena terjadinya anomali pembangunan di NSB. Banyak konsep pembangunan yang telah berhasil diterapkan di banyak negara maju khususnya negara-negara eropa, namun gagal saat diaplikasikan oleh negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang besar namun lemah dan tidak ditopang fundamental ekonomi yang kuat. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya paradigma pembangunan pembangunan yang baru, yaitu paradigma pembangunan yang lebih berorientasi pada pembangunan manusia
Dengan demikian, pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan
4. Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi
Istilah pertumbuhan, perkembangan, dan pembangunan sering digunakan bergantian, tetapi dengan maksud yang sama, dalam pembicaraan mengenai masalah ekonomi. Tetapi apabila kedua istilah tersebut digunakan bersama maka sebaiknya diberikan pengertian masing-masing lebih khusus. Dikatakan ada “pertumbuhan” ekonomi apabila terdapat lebih banyak output, dan ada “perkembangan” atau “pembangunan” ekonomi kalau tidak terdapat lebih banyak output, tetapi juga perubahan dalam kelembagaan dan pengetahuan teknik dalam menghasilkan output yang lebih banyak itu. Pertumbuhan meliputi penggunaan input lebih banyak dan lebih efisien, yaitu adanya kenaikan output per satuan input.
“Pembangunan atau perkembangan” ekonomi menunjukan perubahn dalam struktur output dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian di samping kenaikan output. Jadi “perkembangan” atau “perkembangan” selalu disertai dengan “pertumbuhan”,tetapi “pertumbuhan” belum tentu disertai “perkembangan” atau “perkembangan”.
5. Sekilas Tentang Negara Berkembang
Negara yang relatif sudah maju disebut juga negara berkembang dikatakan maju atau berkembang adalah dengan melihat pada keberhasilan pembangunan oleh negara yang bersangkutan. Apabila negara tersebut belum dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan atau belum dapat menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan. Sedangkan negara yang mampu menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga sebagian besar tujuan pembangunan telah dapat terwujud baik yang bersifat fisik ataupun nonfisik maka negara tersebut dapat disebut negara maju.
Negara berkembang memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih maju dibandingkan negara lain yang setingkat, di samping mengusahakan dirinya untuk terus dapat berkembang, juga banyak menaruh perhatian terhadap perkembangan negara-negara yang belum maju atau masih belum berkembang. Alasan mengapa negara maju memperhatikan pembangunan di NSB adalah :
a. Bersifat politis, yaitu untuk mencegah masuknya pengaruh dari blok lain
b. Bersifat ekonomis, yaitu untuk memperluas perdagangan internasionalnya
c. Bersifat perikemanusiaan
TUGAS
EKONOMI PEMBANGUNAN BAB. 5 & 6
NAMA : OKKI FAJRIN
NPM : 30205914
KELAS : 2 DD 04
BAB 5
Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
1. Kebijakan Ekonomi Dalam Negeri
A. Peranan Pemerintah
Pemerintah sekarang harus aktif dengan kekuasaan yang ada guna mendobrak semua hambatan. Macam-macam lapangan sektor yang disamakan supaya pemerintah bertindak adalah: menciptakan pasaran produk ekspor di luar negeri, mendirikan perusahaan-perusahaan negara di bidang yang keuntungannya rendah dan risikonya terlalu besar bagi perusahaan swasta, mengorbankan perusahaan-perusahaan negara pada sektor-sektor yang tidak begitu menarik bagi swasta (fasilitas prasarana umum).
B. Strategi Pembangunan
Secara umum hal-hal tersebut di atas ini dapat disetujui,tetapi biasanya setelah dirumuskan suatu kebijaksanaan tertentu timbul banyak pendapat. Sebagian menghendaki berfungsinya mekanisme harga, ada pula yang menginginkan pengawasan harga dan perencanaan sentral.
Pada pokoknya perbedaan pendapat tersebut dapat digolongkan menjadi 2 aliran yaitu:
• Aliran pertama disebut sebagai “all or nothing approach” (semua atau tidak sama sekali) adalah aliran yang menghendaki adanya investasi besar-besaran terutama di sektor-sektor yang belum berkembang. Faktor sosial dan halangan kebudayaan dapat dilemahkan bila perubahan ekonomi dilakukan secarabesar-besaran. Untuk ini diperlukan perencanaan dan pengawasan sentral oeh pemerintah.
• Aliran kedua disebut “gradual approach” adalahaliran yang menghendaki campur tangan pemerinta sedang-sedang saja dan terbatas pada pembuatan rencana yang menciptakan iklim yang baik bagi perkembangan usaha swasta. Aliran ini dapat lebih mendorong perkembangan ekonomi ke tingkat “self generating” dan kumulatif.
C. Pendidikan dan Kesehatan
Dua gatra (aspek) ini sangat penting, karena perkembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan umum dapat mengurangi keterbelakangan masyarakat, menambah mobilitas baik antardaerah maupun antarkerja, menaikkan produktivitas dan memberi kesempatan berinovasi.
D. Fasilitas Pelayanan Umum
Pemerintah juga harus memberikan prioritas yang cukup dalam perluasan fasilitas pelayanan umum. Investasi dalam fasilitas pelayanan umum (social overhead capital) merupakan dasar pertumbuhan perekonomian dan investasi kapital semacam itu jarang dilakukan oleh sektor swasta karena proyek-proyek swasta biasanya menunggu adanya fasilitas prasarana umum ini.
E. Perbaikan di Bidang Pertanian
• Penggunaan Teknik Produksi
Perbaikan di bidang pertanian dimaksudkan untuk menaikkan hasil per unit (satuan) luas tanah. Untuk maksud itu diperlukan lebih banyak kapital guna perbaikan teknik pertanian dan efisiensi alat-alat baru maupun land reform. Pendidikan teknik pertanian dimaksudkan untuk menginsyafkan para petani bahwa dengan teknik baru hasil produksi akan dapat dinaikkan dan untuk memberi pengetahuan pada orang-orang yang diperlukan untuk bekerja dengan metode baru itu.
• Land Reform
adalah redistribusipemilikan tanah supaya penggunaan tanah lebih efisien dengan memberikan kepada petani luas tanah yang mendekati kemampuan maksimum seorang petani dalam mengolah tanah, sehingga mereka dapat mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya dapat langsung dinikmati.
F. Kebijakan Fiskal
Adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dapat menaikkan pajak, dan rencana-rencana pembiayaan pembangunan harus didasarkan pada efektivitas pemasukan pajak tersebut. Karena berhasil atau tidaknya kebijakan fiskal tergantung pada perbaikan-perbaikan sistem perpajakan dan sistem pelaksanaannya.
G. Kebijaksanaan Moneter
Kebijaksanaan moneter juga pegang peranan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi dengan mempengaruhi tersedianya jumlah uang beredar dan perkreditan guna menanggulangi inflasi serta mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Dalam hal mengatasi inflasi, pemerintah dapat bergerak dalam jual beli surat-surat berharga, merupakan sarana pokok dalam mengatasi inflasi.
H. Adanya Kewiraswastaan
Pemerintah harus mendorong tumbuhnya wiraswasta dalam negeri juga harus menarik wiraswasta luar negeri atau pemerintah sendiri aktif sebagai wiraswasta. Yang penting ialah penyaluran kegiatan-kegiatan wiraswasta penuh semangat perdagangan dan spekulasi kearah kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.
2. Kebijaksanaan Ekonomi Luar Negeri
A. Bantuan Teknis
Bantuan teknis ialah mengatur atau membentuk “tim internasional” untuk memberi nasihat kepada pemerintah negara sedang berkembang dalam hubungannya dengan fasilitas-fasilitas untuk pendidikan di luar negeri, mengatur penyelenggaraan latihan-latihan bagi para teknisi serta memberikan fasilitas untuk membantu pemeritah negara sedang berkembang dengan menyediakan tenaga-tenaga ahli, perlengkapan-perlengkapan dan mengorganisir jasa-jasa tersebut untuk pembangunan ekonomi negara sedang berkembang.
B. Investasi Asing Swasta
Investasi ini dapat berbentuk “investasi langsung” (foreign Direct Investment) yaitu langsung punya usaha di situ dan ”investasi portofolio” yaitu membeli saham-saham perusahaan di negara sedang berkembang.
C. Investasi Asing Pemerintah
Investasi asing pemerintah berupa pinjaman atau hadiah dari pemerintah asing atau badan-badan internasional kepada pemerintah negara sedang berkembang.
D. Kebijaksanaan Tata Niaga
• Pengaturan Tata Niaga dan Pemersalahannya
- Pola Ekspor : Dari segi tata niaga barang impor dalam pola pengembangan ekspor, perlu adanya pembebanan tarif yang ringan atau kelonggaran peraturan dalam bidang impor bahan mentah dan bahan penolong.
- Pola Pasar dalam Negeri : Dengan tersedianya bahan mentah yang cukup dan murah harganya serta didukung oleh tenaga kerja dan skill yang cukup maka sektor industri dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan pasar dalam negeri. sehingga produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk asing.
- Tarif : Untuk membatasi impor barang-barang tertentu dan mendorong produksi barang sejenis di dalam. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengenaan tarif pada barang yang yang disusulkan industri hulu akan mengundang impor barang jadi dan sebaliknya.
- Quota : Untuk membatasi impor barang adalah dengan kuota. Dari segi kuantitas kuota lebih efektif dalam membatasi jumlah barang yang diimpor, sehingga mengakibatkan tinggi harga barang dan terbatasnya julah barang.
- Penunjukan Importir : Untuk mengurangi/mengontrol jumlah barang impor yang masuk, tetapi bukan karena adanya kuota.
3. Strategi Upaya Minimum
Harvey Leibenstein menyatakan bahwa sebagian besar NSB dicekam oleh lingkaran setan kemiskinan (vicious circle od proverty) yang membuat mereka tetap berada pada tingkat keseimbangan pendapatan perkapita yang rendah. Jalan keluar dari kebuntuaan ini adalah dengan melakukan suatu upaya minimum (minimum effort) tertentu yang akan menaikkan pendapatan perkapita pada tingkat di mana pembangunan yang berkesinambungan (suistainable) akan terjadi. Leibenstein mengatakan bahwa dalam tahap transisi dari keadaan keterbelakangan ke keadaan yang lebih maju di mana kita dapat mengharapkan pertumbuhan jangka panjang yang mantap (steady economic growth) diperlukan suatu kondisi di mana suatu perekonomian harus mendapatkan rangsangan pertumbuhan yang lebih besar di atas batas minimum kritis tertentu.
4. Strategi Pembangunan Seimbang
Strategi pembangunan seimbang bisa diartikan dengan pembangunan berbagai jenis industri secara berbarengan (simultaneous) sehingga industri saling menciptakan pasar bagi yang lain. Selain itu, strategi pembangunan seimbang ini dapat juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor. Misalnya antara sektor industri dan sektor pertanian, sektor luar negri dan sektor domestik dan antara sektor produktif dan sektor prasarana, singkatnya strategi pembangunan seimbang ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi sehingga semua faktor tumbuh bersama. Untuk ini diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penwaran barang. Ini meliputi pembangunan serentak dan harmonis dari barang setengah jadi, bahan baku, sumber daya energi, pertanian, pengairan, transportasi, dan lain-lain serta semua industri yang memproduksi barang konsumen. Pembangunan seimbang ini biasanya dilaksanakan dengan maksud yang menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam :
1. Memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi (air dan listrik, fasilitas untuk mengangkut hasil produksi ke pasar,
2. Memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan akan diproduksikan
Jika kita akan melaksanakan pembangunan seimbang, maka tingkat investasi yang harus dilakukan besarnya jauh melebihi tingkat investasi yang dilakukan pada sebelum usaha pembangunan dilakukan. Oleh karena itu, strategi pembangunan seimbang ini oleh sebagian ekonom disebut pula teori dorongan besar besaran (big push theory).
5. Strategi Pembangunan Seimbang
Strategi pembangunan tak seimbang ini dikemukakan oleh Albert O. Hirschman dan Paul Streeten. Menurut mereka, pembangunan tak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di NSB. Pola pembangunan ini, menurut Hirschman, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
1. Secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang
2. Untuk mempertinggi efisien sumber daya – sumber daya yang tersedia, dan
3. Pembanguan tak seimbang akan menimbulkan kemacetan (bottleneck) atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan tetapi akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya.
BAB 2
INDIKATOR PEMBANGUNAN
1. Perlunya Indikator Pembangunan
Tuntutan akan pembangunan, menjadikan perlunya suatu indikator yang menunjukkan kinerja suatu pembangunan yang mudah dipantau dan menunjukkan bahwa memang indikator tersebut dilaksanakan dengan baik dan mempunyai dampak yang jelas dan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian pula tuntutan itu harus direspon dengan baik oleh semua aspek-aspek perekonomian, serta melakukan serangkaian pengkajian. Indikator ini juga memberikan ukuran penilaian terhadap kemajuan pembangunan.
Indikator Pembangunan : Moneter dan Non Moneter
1. Walaupun pendapatan per kapita memiliki berbagai kelemahan, namun masih tetap bisa digunakan sebagai titik awal untuk mengklasifikasikan tingkat-tingkat pembangunan
2. Kelemahan menggunakan pendapatan per kapita timbul karena perbandingannya mengabaikan adanya perbedaan-perbedaan antar negara dalam hal-hal seperti struktur umur penduduk,distribusi pendapatan masyarakat nasional, metode perhitungan pendapatan, dan perbedaan nilai mata uang.
3. William Nordhaus dan James Tobin (1972)
Menyempurnakan nilai-nilai GNP dengan dua cara yaitu melalui koreksi positif dan negatif atau lebih dikenal dengankonsep Net Economic Welfare (NEW). Koreksi positif mengharuskan kita untuk memperhatikan waktu senggang dan perkembangan sektor ekonomi informal. Koreksi negatif adalah berkaitan dengan masalah kerusakan lingkungan.
4. Beckerman mengemukakan cara lain dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat diberbagai negara yaitu dengan membandingkan tingkat kesejahteraan menggunakan data yang bukan bersifat moneter untuk menentukan indeks kesejahteraan masyarakat di tiap-tiap negara.
5. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat , Morris D. Morris mengenalkan Physical Quality of Life Index (PQLI) atau Indeks Kualitas Hidup (IKH) yang merupakan index gabungan dari 3 indikator yaitu tingkat taraf hidup, angka kematian, dan tingkat melek huruf.
6. United Nations For Development Program (UNDP) mengembangkan suatu indeks yang sekarang dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indeks, HDI). Indikator-indikator yang digunakan untuk menyusun indeks ini adalah :
(1) tingkat harapan hidup (2) tingkat melek huruf masyarakat (3) tingkat pendapatan riil per kapita
EKONOMI PEMBANGUNAN BAB. 1 & 2
NAMA : OKKI FAJRIN
NPM : 30205914
KELAS : 2 DD 04
BAB 1
PENDAHULUAN
1. Kebutuhan dan Perhatian Pada Ekonomi Pembangunan
Pada awal abad ke 20 ini, mengapa tingkat perkembangan ekonomi di banyak tidak seperti yang diharapkan. Paham liberal telah dihadapkan dengan perkembangan paham sosialis yang pesat di Rusia. Dengan adanya kejadian tersebut maka pembangunan ekonomi mempunyai arti praktis dan penting, terlebih setelah Perang Dunia ke-II berakhir.
Di samping keadaan tersebut di atas, ada beberapa keadaan atau fakta lain yang perlu dikemukakan yaitu :
A. Banyak negara yang mengalami pertumbuhan di dalam pendapatan nasionalnya, tetapi untuk sekadar mengimbangi pertambahan penduduk. Ada juga negara yang mempunyai sisa pendapatan untuk investasi guna menaikkan standar hidup bangsa.
B. Adanya kesenjangan tingkat hidup antara negara yang satu dengan negara yang lainnya yang semakin lebar.
C. 67% dari penduduk dunia hanya menerima kurang kurang dari 17% pendapatan dunia.
D. Banyak negara yang menyadari akan pendapatannya yang rendah dan negara tersebut berkehendak untuk berkembang. Usaha dalam perkembangan perekonomian mereka menimbulkan masalah politik dan sosial.
E. Apakah perkembangan itu dinyatakan dalam tingkat kemakmuran ekonomi atau kesejahteraan pada umumnya, yang terpenting adalah mereka menghendaki tingkat hidup yang lebih tinggi.
2. Cakupan Bahasan Ekonomi Pembangunan
Pembangunan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan sistem perekonomian serta sikap dari output itu sendiri.
Faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan nasional dibagi menjadi dua macam yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Perkembangan ekonomi adalah suatu proses, di mana dalam proses ini terdapat macam-macam unsur. Jadi ekonomi pembangunan tidak hanya menggambarkan jalannya perkembangan ekonomi saja, tetapi juga menganalisis hubungan sebab akibat dari faktor-faktor perkembangan tersebut.
Ada beberapa teori perkembangan ekonomi. Masing-masing teori mengemukakan faktor-faktor apa yang mendorong perkembangan tersebut baik yang bersifat ekonomi maupun nonekonomi.
3. Evolusi Makna Pembangunan
Evolusi pemikiran tentang paradigma pembangunan muncul karena terjadinya anomali pembangunan di NSB. Banyak konsep pembangunan yang telah berhasil diterapkan di banyak negara maju khususnya negara-negara eropa, namun gagal saat diaplikasikan oleh negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang besar namun lemah dan tidak ditopang fundamental ekonomi yang kuat. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya paradigma pembangunan pembangunan yang baru, yaitu paradigma pembangunan yang lebih berorientasi pada pembangunan manusia
Dengan demikian, pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan
4. Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi
Istilah pertumbuhan, perkembangan, dan pembangunan sering digunakan bergantian, tetapi dengan maksud yang sama, dalam pembicaraan mengenai masalah ekonomi. Tetapi apabila kedua istilah tersebut digunakan bersama maka sebaiknya diberikan pengertian masing-masing lebih khusus. Dikatakan ada “pertumbuhan” ekonomi apabila terdapat lebih banyak output, dan ada “perkembangan” atau “pembangunan” ekonomi kalau tidak terdapat lebih banyak output, tetapi juga perubahan dalam kelembagaan dan pengetahuan teknik dalam menghasilkan output yang lebih banyak itu. Pertumbuhan meliputi penggunaan input lebih banyak dan lebih efisien, yaitu adanya kenaikan output per satuan input.
“Pembangunan atau perkembangan” ekonomi menunjukan perubahn dalam struktur output dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian di samping kenaikan output. Jadi “perkembangan” atau “perkembangan” selalu disertai dengan “pertumbuhan”,tetapi “pertumbuhan” belum tentu disertai “perkembangan” atau “perkembangan”.
5. Sekilas Tentang Negara Berkembang
Negara yang relatif sudah maju disebut juga negara berkembang dikatakan maju atau berkembang adalah dengan melihat pada keberhasilan pembangunan oleh negara yang bersangkutan. Apabila negara tersebut belum dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan atau belum dapat menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan. Sedangkan negara yang mampu menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga sebagian besar tujuan pembangunan telah dapat terwujud baik yang bersifat fisik ataupun nonfisik maka negara tersebut dapat disebut negara maju.
Negara berkembang memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih maju dibandingkan negara lain yang setingkat, di samping mengusahakan dirinya untuk terus dapat berkembang, juga banyak menaruh perhatian terhadap perkembangan negara-negara yang belum maju atau masih belum berkembang. Alasan mengapa negara maju memperhatikan pembangunan di NSB adalah :
a. Bersifat politis, yaitu untuk mencegah masuknya pengaruh dari blok lain
b. Bersifat ekonomis, yaitu untuk memperluas perdagangan internasionalnya
c. Bersifat perikemanusiaan
TUGAS
EKONOMI PEMBANGUNAN BAB. 5 & 6
NAMA : OKKI FAJRIN
NPM : 30205914
KELAS : 2 DD 04
BAB 5
Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
1. Kebijakan Ekonomi Dalam Negeri
A. Peranan Pemerintah
Pemerintah sekarang harus aktif dengan kekuasaan yang ada guna mendobrak semua hambatan. Macam-macam lapangan sektor yang disamakan supaya pemerintah bertindak adalah: menciptakan pasaran produk ekspor di luar negeri, mendirikan perusahaan-perusahaan negara di bidang yang keuntungannya rendah dan risikonya terlalu besar bagi perusahaan swasta, mengorbankan perusahaan-perusahaan negara pada sektor-sektor yang tidak begitu menarik bagi swasta (fasilitas prasarana umum).
B. Strategi Pembangunan
Secara umum hal-hal tersebut di atas ini dapat disetujui,tetapi biasanya setelah dirumuskan suatu kebijaksanaan tertentu timbul banyak pendapat. Sebagian menghendaki berfungsinya mekanisme harga, ada pula yang menginginkan pengawasan harga dan perencanaan sentral.
Pada pokoknya perbedaan pendapat tersebut dapat digolongkan menjadi 2 aliran yaitu:
• Aliran pertama disebut sebagai “all or nothing approach” (semua atau tidak sama sekali) adalah aliran yang menghendaki adanya investasi besar-besaran terutama di sektor-sektor yang belum berkembang. Faktor sosial dan halangan kebudayaan dapat dilemahkan bila perubahan ekonomi dilakukan secarabesar-besaran. Untuk ini diperlukan perencanaan dan pengawasan sentral oeh pemerintah.
• Aliran kedua disebut “gradual approach” adalahaliran yang menghendaki campur tangan pemerinta sedang-sedang saja dan terbatas pada pembuatan rencana yang menciptakan iklim yang baik bagi perkembangan usaha swasta. Aliran ini dapat lebih mendorong perkembangan ekonomi ke tingkat “self generating” dan kumulatif.
C. Pendidikan dan Kesehatan
Dua gatra (aspek) ini sangat penting, karena perkembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan umum dapat mengurangi keterbelakangan masyarakat, menambah mobilitas baik antardaerah maupun antarkerja, menaikkan produktivitas dan memberi kesempatan berinovasi.
D. Fasilitas Pelayanan Umum
Pemerintah juga harus memberikan prioritas yang cukup dalam perluasan fasilitas pelayanan umum. Investasi dalam fasilitas pelayanan umum (social overhead capital) merupakan dasar pertumbuhan perekonomian dan investasi kapital semacam itu jarang dilakukan oleh sektor swasta karena proyek-proyek swasta biasanya menunggu adanya fasilitas prasarana umum ini.
E. Perbaikan di Bidang Pertanian
• Penggunaan Teknik Produksi
Perbaikan di bidang pertanian dimaksudkan untuk menaikkan hasil per unit (satuan) luas tanah. Untuk maksud itu diperlukan lebih banyak kapital guna perbaikan teknik pertanian dan efisiensi alat-alat baru maupun land reform. Pendidikan teknik pertanian dimaksudkan untuk menginsyafkan para petani bahwa dengan teknik baru hasil produksi akan dapat dinaikkan dan untuk memberi pengetahuan pada orang-orang yang diperlukan untuk bekerja dengan metode baru itu.
• Land Reform
adalah redistribusipemilikan tanah supaya penggunaan tanah lebih efisien dengan memberikan kepada petani luas tanah yang mendekati kemampuan maksimum seorang petani dalam mengolah tanah, sehingga mereka dapat mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya dapat langsung dinikmati.
F. Kebijakan Fiskal
Adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dapat menaikkan pajak, dan rencana-rencana pembiayaan pembangunan harus didasarkan pada efektivitas pemasukan pajak tersebut. Karena berhasil atau tidaknya kebijakan fiskal tergantung pada perbaikan-perbaikan sistem perpajakan dan sistem pelaksanaannya.
G. Kebijaksanaan Moneter
Kebijaksanaan moneter juga pegang peranan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi dengan mempengaruhi tersedianya jumlah uang beredar dan perkreditan guna menanggulangi inflasi serta mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Dalam hal mengatasi inflasi, pemerintah dapat bergerak dalam jual beli surat-surat berharga, merupakan sarana pokok dalam mengatasi inflasi.
H. Adanya Kewiraswastaan
Pemerintah harus mendorong tumbuhnya wiraswasta dalam negeri juga harus menarik wiraswasta luar negeri atau pemerintah sendiri aktif sebagai wiraswasta. Yang penting ialah penyaluran kegiatan-kegiatan wiraswasta penuh semangat perdagangan dan spekulasi kearah kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.
2. Kebijaksanaan Ekonomi Luar Negeri
A. Bantuan Teknis
Bantuan teknis ialah mengatur atau membentuk “tim internasional” untuk memberi nasihat kepada pemerintah negara sedang berkembang dalam hubungannya dengan fasilitas-fasilitas untuk pendidikan di luar negeri, mengatur penyelenggaraan latihan-latihan bagi para teknisi serta memberikan fasilitas untuk membantu pemeritah negara sedang berkembang dengan menyediakan tenaga-tenaga ahli, perlengkapan-perlengkapan dan mengorganisir jasa-jasa tersebut untuk pembangunan ekonomi negara sedang berkembang.
B. Investasi Asing Swasta
Investasi ini dapat berbentuk “investasi langsung” (foreign Direct Investment) yaitu langsung punya usaha di situ dan ”investasi portofolio” yaitu membeli saham-saham perusahaan di negara sedang berkembang.
C. Investasi Asing Pemerintah
Investasi asing pemerintah berupa pinjaman atau hadiah dari pemerintah asing atau badan-badan internasional kepada pemerintah negara sedang berkembang.
D. Kebijaksanaan Tata Niaga
• Pengaturan Tata Niaga dan Pemersalahannya
- Pola Ekspor : Dari segi tata niaga barang impor dalam pola pengembangan ekspor, perlu adanya pembebanan tarif yang ringan atau kelonggaran peraturan dalam bidang impor bahan mentah dan bahan penolong.
- Pola Pasar dalam Negeri : Dengan tersedianya bahan mentah yang cukup dan murah harganya serta didukung oleh tenaga kerja dan skill yang cukup maka sektor industri dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan pasar dalam negeri. sehingga produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk asing.
- Tarif : Untuk membatasi impor barang-barang tertentu dan mendorong produksi barang sejenis di dalam. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengenaan tarif pada barang yang yang disusulkan industri hulu akan mengundang impor barang jadi dan sebaliknya.
- Quota : Untuk membatasi impor barang adalah dengan kuota. Dari segi kuantitas kuota lebih efektif dalam membatasi jumlah barang yang diimpor, sehingga mengakibatkan tinggi harga barang dan terbatasnya julah barang.
- Penunjukan Importir : Untuk mengurangi/mengontrol jumlah barang impor yang masuk, tetapi bukan karena adanya kuota.
3. Strategi Upaya Minimum
Harvey Leibenstein menyatakan bahwa sebagian besar NSB dicekam oleh lingkaran setan kemiskinan (vicious circle od proverty) yang membuat mereka tetap berada pada tingkat keseimbangan pendapatan perkapita yang rendah. Jalan keluar dari kebuntuaan ini adalah dengan melakukan suatu upaya minimum (minimum effort) tertentu yang akan menaikkan pendapatan perkapita pada tingkat di mana pembangunan yang berkesinambungan (suistainable) akan terjadi. Leibenstein mengatakan bahwa dalam tahap transisi dari keadaan keterbelakangan ke keadaan yang lebih maju di mana kita dapat mengharapkan pertumbuhan jangka panjang yang mantap (steady economic growth) diperlukan suatu kondisi di mana suatu perekonomian harus mendapatkan rangsangan pertumbuhan yang lebih besar di atas batas minimum kritis tertentu.
4. Strategi Pembangunan Seimbang
Strategi pembangunan seimbang bisa diartikan dengan pembangunan berbagai jenis industri secara berbarengan (simultaneous) sehingga industri saling menciptakan pasar bagi yang lain. Selain itu, strategi pembangunan seimbang ini dapat juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor. Misalnya antara sektor industri dan sektor pertanian, sektor luar negri dan sektor domestik dan antara sektor produktif dan sektor prasarana, singkatnya strategi pembangunan seimbang ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi sehingga semua faktor tumbuh bersama. Untuk ini diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penwaran barang. Ini meliputi pembangunan serentak dan harmonis dari barang setengah jadi, bahan baku, sumber daya energi, pertanian, pengairan, transportasi, dan lain-lain serta semua industri yang memproduksi barang konsumen. Pembangunan seimbang ini biasanya dilaksanakan dengan maksud yang menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam :
1. Memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi (air dan listrik, fasilitas untuk mengangkut hasil produksi ke pasar,
2. Memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan akan diproduksikan
Jika kita akan melaksanakan pembangunan seimbang, maka tingkat investasi yang harus dilakukan besarnya jauh melebihi tingkat investasi yang dilakukan pada sebelum usaha pembangunan dilakukan. Oleh karena itu, strategi pembangunan seimbang ini oleh sebagian ekonom disebut pula teori dorongan besar besaran (big push theory).
5. Strategi Pembangunan Seimbang
Strategi pembangunan tak seimbang ini dikemukakan oleh Albert O. Hirschman dan Paul Streeten. Menurut mereka, pembangunan tak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di NSB. Pola pembangunan ini, menurut Hirschman, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
1. Secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang
2. Untuk mempertinggi efisien sumber daya – sumber daya yang tersedia, dan
3. Pembanguan tak seimbang akan menimbulkan kemacetan (bottleneck) atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan tetapi akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya.
BAB 2
INDIKATOR PEMBANGUNAN
1. Perlunya Indikator Pembangunan
Tuntutan akan pembangunan, menjadikan perlunya suatu indikator yang menunjukkan kinerja suatu pembangunan yang mudah dipantau dan menunjukkan bahwa memang indikator tersebut dilaksanakan dengan baik dan mempunyai dampak yang jelas dan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian pula tuntutan itu harus direspon dengan baik oleh semua aspek-aspek perekonomian, serta melakukan serangkaian pengkajian. Indikator ini juga memberikan ukuran penilaian terhadap kemajuan pembangunan.
Indikator Pembangunan : Moneter dan Non Moneter
1. Walaupun pendapatan per kapita memiliki berbagai kelemahan, namun masih tetap bisa digunakan sebagai titik awal untuk mengklasifikasikan tingkat-tingkat pembangunan
2. Kelemahan menggunakan pendapatan per kapita timbul karena perbandingannya mengabaikan adanya perbedaan-perbedaan antar negara dalam hal-hal seperti struktur umur penduduk,distribusi pendapatan masyarakat nasional, metode perhitungan pendapatan, dan perbedaan nilai mata uang.
3. William Nordhaus dan James Tobin (1972)
Menyempurnakan nilai-nilai GNP dengan dua cara yaitu melalui koreksi positif dan negatif atau lebih dikenal dengankonsep Net Economic Welfare (NEW). Koreksi positif mengharuskan kita untuk memperhatikan waktu senggang dan perkembangan sektor ekonomi informal. Koreksi negatif adalah berkaitan dengan masalah kerusakan lingkungan.
4. Beckerman mengemukakan cara lain dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat diberbagai negara yaitu dengan membandingkan tingkat kesejahteraan menggunakan data yang bukan bersifat moneter untuk menentukan indeks kesejahteraan masyarakat di tiap-tiap negara.
5. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat , Morris D. Morris mengenalkan Physical Quality of Life Index (PQLI) atau Indeks Kualitas Hidup (IKH) yang merupakan index gabungan dari 3 indikator yaitu tingkat taraf hidup, angka kematian, dan tingkat melek huruf.
6. United Nations For Development Program (UNDP) mengembangkan suatu indeks yang sekarang dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indeks, HDI). Indikator-indikator yang digunakan untuk menyusun indeks ini adalah :
(1) tingkat harapan hidup (2) tingkat melek huruf masyarakat (3) tingkat pendapatan riil per kapita
Rangkuman Bab 5 & 6
TUGAS
EKONOMI PEMBANGUNAN BAB. 5 & 6
NAMA : OKKI FAJRIN
NPM : 30205914
KELAS : 2 DD 04
BAB 5
Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
1. Kebijakan Ekonomi Dalam Negeri
A. Peranan Pemerintah
Pemerintah sekarang harus aktif dengan kekuasaan yang ada guna mendobrak semua hambatan. Macam-macam lapangan sektor yang disamakan supaya pemerintah bertindak adalah: menciptakan pasaran produk ekspor di luar negeri, mendirikan perusahaan-perusahaan negara di bidang yang keuntungannya rendah dan risikonya terlalu besar bagi perusahaan swasta, mengorbankan perusahaan-perusahaan negara pada sektor-sektor yang tidak begitu menarik bagi swasta (fasilitas prasarana umum).
B. Strategi Pembangunan
Secara umum hal-hal tersebut di atas ini dapat disetujui,tetapi biasanya setelah dirumuskan suatu kebijaksanaan tertentu timbul banyak pendapat. Sebagian menghendaki berfungsinya mekanisme harga, ada pula yang menginginkan pengawasan harga dan perencanaan sentral.
Pada pokoknya perbedaan pendapat tersebut dapat digolongkan menjadi 2 aliran yaitu:
• Aliran pertama disebut sebagai “all or nothing approach” (semua atau tidak sama sekali) adalah aliran yang menghendaki adanya investasi besar-besaran terutama di sektor-sektor yang belum berkembang. Faktor sosial dan halangan kebudayaan dapat dilemahkan bila perubahan ekonomi dilakukan secarabesar-besaran. Untuk ini diperlukan perencanaan dan pengawasan sentral oeh pemerintah.
• Aliran kedua disebut “gradual approach” adalahaliran yang menghendaki campur tangan pemerinta sedang-sedang saja dan terbatas pada pembuatan rencana yang menciptakan iklim yang baik bagi perkembangan usaha swasta. Aliran ini dapat lebih mendorong perkembangan ekonomi ke tingkat “self generating” dan kumulatif.
C. Pendidikan dan Kesehatan
Dua gatra (aspek) ini sangat penting, karena perkembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan umum dapat mengurangi keterbelakangan masyarakat, menambah mobilitas baik antardaerah maupun antarkerja, menaikkan produktivitas dan memberi kesempatan berinovasi.
D. Fasilitas Pelayanan Umum
Pemerintah juga harus memberikan prioritas yang cukup dalam perluasan fasilitas pelayanan umum. Investasi dalam fasilitas pelayanan umum (social overhead capital) merupakan dasar pertumbuhan perekonomian dan investasi kapital semacam itu jarang dilakukan oleh sektor swasta karena proyek-proyek swasta biasanya menunggu adanya fasilitas prasarana umum ini.
E. Perbaikan di Bidang Pertanian
• Penggunaan Teknik Produksi
Perbaikan di bidang pertanian dimaksudkan untuk menaikkan hasil per unit (satuan) luas tanah. Untuk maksud itu diperlukan lebih banyak kapital guna perbaikan teknik pertanian dan efisiensi alat-alat baru maupun land reform. Pendidikan teknik pertanian dimaksudkan untuk menginsyafkan para petani bahwa dengan teknik baru hasil produksi akan dapat dinaikkan dan untuk memberi pengetahuan pada orang-orang yang diperlukan untuk bekerja dengan metode baru itu.
• Land Reform
adalah redistribusipemilikan tanah supaya penggunaan tanah lebih efisien dengan memberikan kepada petani luas tanah yang mendekati kemampuan maksimum seorang petani dalam mengolah tanah, sehingga mereka dapat mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya dapat langsung dinikmati.
F. Kebijakan Fiskal
Adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dapat menaikkan pajak, dan rencana-rencana pembiayaan pembangunan harus didasarkan pada efektivitas pemasukan pajak tersebut. Karena berhasil atau tidaknya kebijakan fiskal tergantung pada perbaikan-perbaikan sistem perpajakan dan sistem pelaksanaannya.
G. Kebijaksanaan Moneter
Kebijaksanaan moneter juga pegang peranan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi dengan mempengaruhi tersedianya jumlah uang beredar dan perkreditan guna menanggulangi inflasi serta mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Dalam hal mengatasi inflasi, pemerintah dapat bergerak dalam jual beli surat-surat berharga, merupakan sarana pokok dalam mengatasi inflasi.
H. Adanya Kewiraswastaan
Pemerintah harus mendorong tumbuhnya wiraswasta dalam negeri juga harus menarik wiraswasta luar negeri atau pemerintah sendiri aktif sebagai wiraswasta. Yang penting ialah penyaluran kegiatan-kegiatan wiraswasta penuh semangat perdagangan dan spekulasi kearah kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.
2. Kebijaksanaan Ekonomi Luar Negeri
A. Bantuan Teknis
Bantuan teknis ialah mengatur atau membentuk “tim internasional” untuk memberi nasihat kepada pemerintah negara sedang berkembang dalam hubungannya dengan fasilitas-fasilitas untuk pendidikan di luar negeri, mengatur penyelenggaraan latihan-latihan bagi para teknisi serta memberikan fasilitas untuk membantu pemeritah negara sedang berkembang dengan menyediakan tenaga-tenaga ahli, perlengkapan-perlengkapan dan mengorganisir jasa-jasa tersebut untuk pembangunan ekonomi negara sedang berkembang.
B. Investasi Asing Swasta
Investasi ini dapat berbentuk “investasi langsung” (foreign Direct Investment) yaitu langsung punya usaha di situ dan ”investasi portofolio” yaitu membeli saham-saham perusahaan di negara sedang berkembang.
C. Investasi Asing Pemerintah
Investasi asing pemerintah berupa pinjaman atau hadiah dari pemerintah asing atau badan-badan internasional kepada pemerintah negara sedang berkembang.
D. Kebijaksanaan Tata Niaga
• Pengaturan Tata Niaga dan Pemersalahannya
- Pola Ekspor : Dari segi tata niaga barang impor dalam pola pengembangan ekspor, perlu adanya pembebanan tarif yang ringan atau kelonggaran peraturan dalam bidang impor bahan mentah dan bahan penolong.
- Pola Pasar dalam Negeri : Dengan tersedianya bahan mentah yang cukup dan murah harganya serta didukung oleh tenaga kerja dan skill yang cukup maka sektor industri dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan pasar dalam negeri. sehingga produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk asing.
- Tarif : Untuk membatasi impor barang-barang tertentu dan mendorong produksi barang sejenis di dalam. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengenaan tarif pada barang yang yang disusulkan industri hulu akan mengundang impor barang jadi dan sebaliknya.
- Quota : Untuk membatasi impor barang adalah dengan kuota. Dari segi kuantitas kuota lebih efektif dalam membatasi jumlah barang yang diimpor, sehingga mengakibatkan tinggi harga barang dan terbatasnya julah barang.
- Penunjukan Importir : Untuk mengurangi/mengontrol jumlah barang impor yang masuk, tetapi bukan karena adanya kuota.
3. Strategi Upaya Minimum
Harvey Leibenstein menyatakan bahwa sebagian besar NSB dicekam oleh lingkaran setan kemiskinan (vicious circle od proverty) yang membuat mereka tetap berada pada tingkat keseimbangan pendapatan perkapita yang rendah. Jalan keluar dari kebuntuaan ini adalah dengan melakukan suatu upaya minimum (minimum effort) tertentu yang akan menaikkan pendapatan perkapita pada tingkat di mana pembangunan yang berkesinambungan (suistainable) akan terjadi. Leibenstein mengatakan bahwa dalam tahap transisi dari keadaan keterbelakangan ke keadaan yang lebih maju di mana kita dapat mengharapkan pertumbuhan jangka panjang yang mantap (steady economic growth) diperlukan suatu kondisi di mana suatu perekonomian harus mendapatkan rangsangan pertumbuhan yang lebih besar di atas batas minimum kritis tertentu.
4. Strategi Pembangunan Seimbang
Strategi pembangunan seimbang bisa diartikan dengan pembangunan berbagai jenis industri secara berbarengan (simultaneous) sehingga industri saling menciptakan pasar bagi yang lain. Selain itu, strategi pembangunan seimbang ini dapat juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor. Misalnya antara sektor industri dan sektor pertanian, sektor luar negri dan sektor domestik dan antara sektor produktif dan sektor prasarana, singkatnya strategi pembangunan seimbang ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi sehingga semua faktor tumbuh bersama. Untuk ini diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penwaran barang. Ini meliputi pembangunan serentak dan harmonis dari barang setengah jadi, bahan baku, sumber daya energi, pertanian, pengairan, transportasi, dan lain-lain serta semua industri yang memproduksi barang konsumen. Pembangunan seimbang ini biasanya dilaksanakan dengan maksud yang menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam :
1. Memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi (air dan listrik, fasilitas untuk mengangkut hasil produksi ke pasar,
2. Memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan akan diproduksikan
Jika kita akan melaksanakan pembangunan seimbang, maka tingkat investasi yang harus dilakukan besarnya jauh melebihi tingkat investasi yang dilakukan pada sebelum usaha pembangunan dilakukan. Oleh karena itu, strategi pembangunan seimbang ini oleh sebagian ekonom disebut pula teori dorongan besar besaran (big push theory).
5. Strategi Pembangunan Seimbang
Strategi pembangunan tak seimbang ini dikemukakan oleh Albert O. Hirschman dan Paul Streeten. Menurut mereka, pembangunan tak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di NSB. Pola pembangunan ini, menurut Hirschman, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
1. Secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang
2. Untuk mempertinggi efisien sumber daya – sumber daya yang tersedia, dan
3. Pembanguan tak seimbang akan menimbulkan kemacetan (bottleneck) atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan tetapi akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya.
BAB 6
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1. Pengertian, Unsur, dan Fungsi Perencanaan
Perencanaan ekonomi adalah sebagai usaha secara sadar dari suatu organisasi pusat untuk mempengaruhi dan mengarahkan bahkan mengendalikan perubahan dalam variabel ekonomi yang utama.
Unsur dari perencanaan ekonomi diringkaskan dalam gagasan-gagasan tentang pengaruh, pengarahan, dan pengendalian yang dapat diartikan sebagai sasaran atau target ekonomi kuantitatif khas, yang harus dicapai dalam suatu jangka tertentu. Misalnya PDB, konsumsi, investasi, dan tabungan dari suatu Negara atau wilayah dalam kurun waktu tertentu.
Fungsi dari perencanaan ekonomi adalah untuk mengubah keadaan ekonomi esok suatu bangsa dari negara berkembang menjadi jumlah lebih baik dari keadaan sebelumnya yakni dengan meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, melenyapkan ketimpangan pendapatan serta ketimpangan kesejahteraan, dan meningkatkan lapangan kerja.
2. Perlunya Perencanaan Pembangunan
· Alasan Kegagalan Pasar
Kegagalan pasar dalam memperbaiki harga factor-faktor produksi telah dianggap sebagai penyebab disparatis yang besar antara system nilai sosial dan pribadi untuk melaksanakan berbagai alternative investasi proyek.
· Alasan mobilitas dan alokasi sumberdaya
Perencanaan ekonomi dianggap akan membantu modifikasi pengaruh dari terbatasnya sumber daya dengan mengakui adanya kendala khusus serta dengan memilih dan mengkoordinasikan investasi pada proyek-proyek sebagai penyalur factor produksi yang langka ke tempat yanga paling produktif.
· Alasan sikap atau psikis
Memobilisasi masyarakat dan menghilangkan kelas, kasta, ras, agama atau suku yang dapat menghambat kemajuan
· Alasan bantuan luar negeri
Perencanaan pembangunan yang terinci dengan target-target khusus serta investasi proyek merupakan syarat untuk memperoleh bantuan luar negeri, baik bilateral maupun multirateral
3. Sifat, Proses, dan Peranan Perencanaan Ekonomi
Rencana ekonomi dapat bersifat komperhensif atau parsial, rencana komprehensif adalah menetapkan sasarannya untuk mencakup seluruh aspek utama perekonomian nasional. Sedangkan rencana parsial adalah hanya mencakup sebagian dari perekonomian nasional seperti industri, pertanian, sektor pemerintah, sektor luar negeri, dan sebagainya
4. Perencanaan Dalam Berbagai Bentuk Sistem Ekonomi
1) Menurut ideologis-politis
a) Perencanaan Dalam Perekonomian Kapitalis
Seringkali disebut sebagai model perencanaan indikatif, model perencanaan dilakukan bertumpu sepenuhnya pada mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumber-sumber produksi dan hasil-hasilnya.
b) Perencanaan Perekonomian Sosialis
Perencanaan dimana pemerintah secara aktif dan langsung mengendalikan gerakan perekonomian melalui suatu proses pengambilan keputusan yang terpusat.
c) Perekonomian Campuran
Bercirikan adanya suatu lingkungan kelembagaan dimana sebagian sumber daya yang produktif dimiliki dan diopersikan oleh pihak swasta, sedangkan sebagian lainnya dimiliki oleh sector public. Perekonomian campuran dibedakan oleh adanya pengaruh pemerintah yang sangat besar.
2) Menurut Ruang Lingkupnya
a) Perencanaan Makro
Model ini mencakup seluruh perekonomian yang dibatasi oleh variable makro ekonomi dengan mempertimbangkan berbagai penentu yang sangat kritis bagi tingkat dan pertumbuhan output nasional.
b) Perencanaan Mikro
Bertujuan untuk menghitung keuntungan yang akan akan diperoleh dan kerugian-kerugian yang akan ditanggung masyarakat sebagai akibat dari pengembangan suatu proyek.
c) Perencanaan Multisektoral
Model ini menunjukkan bahwa didalam perekonomian secara keseluruhan terkandung saling berhubungan dan saling ketergantungan industrial.
3) Menurut Jangka Waktu
a) Perencanaan Jangka Pendek
Pemerintah menyusun taksiran budget dan menuangkan keinginan dalam bentuk proyek investasi yang kongkrit atau sebagai usulan Undang-Undang.
b) Perencanaan Jangka Menengah
Masa perencanaan jangka menengah ini diharapkan dari sebagian besar investasi-investasi yang telah dilakukan selama tahun-tahun pertama dari rencana pembangunan telah dapat memperlihatkan hasilnya.
c) Perencanaan Jangka Panjang
Perencanaan ini paling luas ruang lingkupnya, karena dalam masa 15 atau 20 tahun, banyak kejadian yang tidak dapat diramalkan seperti perkembangan teknologi dan data-data lain dalam pembangunan ekonomi.
5. Syarat-Syarat Berhasilnya Suatu Perencanaan
1. Adanya perencanaan yang realistis disesuaikan dengan kondisi social dan nasional.
2. Adanya kesungguhan untuk melaksakan kegiatan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan.
3. Adanya kepemimpinan yang konsekuan dan konsisten.
6. Perencanaan Pembangunan di Indonesia
Perencanaan pembangunan Indonesia yang ditangani oleh BAPEPENAS sejak Repelita I ditangani dengan menjabarkannya dengan program-program pembangunan, yang terdiri dari program regional dan sektoral.
1. Program Regional merupakan program pembangunan yang dilaksanakan dengan berorientasi pada kepentingan daerah dan untuk menyerasikan serta mempercepat pembangunan daerah. Di Indonesia terdiri dari 3 jenis program regional, yaitu:
1) Program Inpres
2) Program Pengembangan Wilayah Terpadu Swadana
3) Program Pengembangan Kawasan Terpadu
2. Program Sektoral merupakan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pencapaian sasaran pembangunan dari sektor tertentu
TUGAS
EKONOMI PEMBANGUNAN BAB. 5 & 6
NAMA : OKKI FAJRIN
NPM : 30205914
KELAS : 2 DD 04
BAB 5
Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
1. Kebijakan Ekonomi Dalam Negeri
A. Peranan Pemerintah
Pemerintah sekarang harus aktif dengan kekuasaan yang ada guna mendobrak semua hambatan. Macam-macam lapangan sektor yang disamakan supaya pemerintah bertindak adalah: menciptakan pasaran produk ekspor di luar negeri, mendirikan perusahaan-perusahaan negara di bidang yang keuntungannya rendah dan risikonya terlalu besar bagi perusahaan swasta, mengorbankan perusahaan-perusahaan negara pada sektor-sektor yang tidak begitu menarik bagi swasta (fasilitas prasarana umum).
B. Strategi Pembangunan
Secara umum hal-hal tersebut di atas ini dapat disetujui,tetapi biasanya setelah dirumuskan suatu kebijaksanaan tertentu timbul banyak pendapat. Sebagian menghendaki berfungsinya mekanisme harga, ada pula yang menginginkan pengawasan harga dan perencanaan sentral.
Pada pokoknya perbedaan pendapat tersebut dapat digolongkan menjadi 2 aliran yaitu:
• Aliran pertama disebut sebagai “all or nothing approach” (semua atau tidak sama sekali) adalah aliran yang menghendaki adanya investasi besar-besaran terutama di sektor-sektor yang belum berkembang. Faktor sosial dan halangan kebudayaan dapat dilemahkan bila perubahan ekonomi dilakukan secarabesar-besaran. Untuk ini diperlukan perencanaan dan pengawasan sentral oeh pemerintah.
• Aliran kedua disebut “gradual approach” adalahaliran yang menghendaki campur tangan pemerinta sedang-sedang saja dan terbatas pada pembuatan rencana yang menciptakan iklim yang baik bagi perkembangan usaha swasta. Aliran ini dapat lebih mendorong perkembangan ekonomi ke tingkat “self generating” dan kumulatif.
C. Pendidikan dan Kesehatan
Dua gatra (aspek) ini sangat penting, karena perkembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan umum dapat mengurangi keterbelakangan masyarakat, menambah mobilitas baik antardaerah maupun antarkerja, menaikkan produktivitas dan memberi kesempatan berinovasi.
D. Fasilitas Pelayanan Umum
Pemerintah juga harus memberikan prioritas yang cukup dalam perluasan fasilitas pelayanan umum. Investasi dalam fasilitas pelayanan umum (social overhead capital) merupakan dasar pertumbuhan perekonomian dan investasi kapital semacam itu jarang dilakukan oleh sektor swasta karena proyek-proyek swasta biasanya menunggu adanya fasilitas prasarana umum ini.
E. Perbaikan di Bidang Pertanian
• Penggunaan Teknik Produksi
Perbaikan di bidang pertanian dimaksudkan untuk menaikkan hasil per unit (satuan) luas tanah. Untuk maksud itu diperlukan lebih banyak kapital guna perbaikan teknik pertanian dan efisiensi alat-alat baru maupun land reform. Pendidikan teknik pertanian dimaksudkan untuk menginsyafkan para petani bahwa dengan teknik baru hasil produksi akan dapat dinaikkan dan untuk memberi pengetahuan pada orang-orang yang diperlukan untuk bekerja dengan metode baru itu.
• Land Reform
adalah redistribusipemilikan tanah supaya penggunaan tanah lebih efisien dengan memberikan kepada petani luas tanah yang mendekati kemampuan maksimum seorang petani dalam mengolah tanah, sehingga mereka dapat mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya dapat langsung dinikmati.
F. Kebijakan Fiskal
Adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dapat menaikkan pajak, dan rencana-rencana pembiayaan pembangunan harus didasarkan pada efektivitas pemasukan pajak tersebut. Karena berhasil atau tidaknya kebijakan fiskal tergantung pada perbaikan-perbaikan sistem perpajakan dan sistem pelaksanaannya.
G. Kebijaksanaan Moneter
Kebijaksanaan moneter juga pegang peranan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi dengan mempengaruhi tersedianya jumlah uang beredar dan perkreditan guna menanggulangi inflasi serta mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Dalam hal mengatasi inflasi, pemerintah dapat bergerak dalam jual beli surat-surat berharga, merupakan sarana pokok dalam mengatasi inflasi.
H. Adanya Kewiraswastaan
Pemerintah harus mendorong tumbuhnya wiraswasta dalam negeri juga harus menarik wiraswasta luar negeri atau pemerintah sendiri aktif sebagai wiraswasta. Yang penting ialah penyaluran kegiatan-kegiatan wiraswasta penuh semangat perdagangan dan spekulasi kearah kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.
2. Kebijaksanaan Ekonomi Luar Negeri
A. Bantuan Teknis
Bantuan teknis ialah mengatur atau membentuk “tim internasional” untuk memberi nasihat kepada pemerintah negara sedang berkembang dalam hubungannya dengan fasilitas-fasilitas untuk pendidikan di luar negeri, mengatur penyelenggaraan latihan-latihan bagi para teknisi serta memberikan fasilitas untuk membantu pemeritah negara sedang berkembang dengan menyediakan tenaga-tenaga ahli, perlengkapan-perlengkapan dan mengorganisir jasa-jasa tersebut untuk pembangunan ekonomi negara sedang berkembang.
B. Investasi Asing Swasta
Investasi ini dapat berbentuk “investasi langsung” (foreign Direct Investment) yaitu langsung punya usaha di situ dan ”investasi portofolio” yaitu membeli saham-saham perusahaan di negara sedang berkembang.
C. Investasi Asing Pemerintah
Investasi asing pemerintah berupa pinjaman atau hadiah dari pemerintah asing atau badan-badan internasional kepada pemerintah negara sedang berkembang.
D. Kebijaksanaan Tata Niaga
• Pengaturan Tata Niaga dan Pemersalahannya
- Pola Ekspor : Dari segi tata niaga barang impor dalam pola pengembangan ekspor, perlu adanya pembebanan tarif yang ringan atau kelonggaran peraturan dalam bidang impor bahan mentah dan bahan penolong.
- Pola Pasar dalam Negeri : Dengan tersedianya bahan mentah yang cukup dan murah harganya serta didukung oleh tenaga kerja dan skill yang cukup maka sektor industri dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan pasar dalam negeri. sehingga produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk asing.
- Tarif : Untuk membatasi impor barang-barang tertentu dan mendorong produksi barang sejenis di dalam. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengenaan tarif pada barang yang yang disusulkan industri hulu akan mengundang impor barang jadi dan sebaliknya.
- Quota : Untuk membatasi impor barang adalah dengan kuota. Dari segi kuantitas kuota lebih efektif dalam membatasi jumlah barang yang diimpor, sehingga mengakibatkan tinggi harga barang dan terbatasnya julah barang.
- Penunjukan Importir : Untuk mengurangi/mengontrol jumlah barang impor yang masuk, tetapi bukan karena adanya kuota.
3. Strategi Upaya Minimum
Harvey Leibenstein menyatakan bahwa sebagian besar NSB dicekam oleh lingkaran setan kemiskinan (vicious circle od proverty) yang membuat mereka tetap berada pada tingkat keseimbangan pendapatan perkapita yang rendah. Jalan keluar dari kebuntuaan ini adalah dengan melakukan suatu upaya minimum (minimum effort) tertentu yang akan menaikkan pendapatan perkapita pada tingkat di mana pembangunan yang berkesinambungan (suistainable) akan terjadi. Leibenstein mengatakan bahwa dalam tahap transisi dari keadaan keterbelakangan ke keadaan yang lebih maju di mana kita dapat mengharapkan pertumbuhan jangka panjang yang mantap (steady economic growth) diperlukan suatu kondisi di mana suatu perekonomian harus mendapatkan rangsangan pertumbuhan yang lebih besar di atas batas minimum kritis tertentu.
4. Strategi Pembangunan Seimbang
Strategi pembangunan seimbang bisa diartikan dengan pembangunan berbagai jenis industri secara berbarengan (simultaneous) sehingga industri saling menciptakan pasar bagi yang lain. Selain itu, strategi pembangunan seimbang ini dapat juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor. Misalnya antara sektor industri dan sektor pertanian, sektor luar negri dan sektor domestik dan antara sektor produktif dan sektor prasarana, singkatnya strategi pembangunan seimbang ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi sehingga semua faktor tumbuh bersama. Untuk ini diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penwaran barang. Ini meliputi pembangunan serentak dan harmonis dari barang setengah jadi, bahan baku, sumber daya energi, pertanian, pengairan, transportasi, dan lain-lain serta semua industri yang memproduksi barang konsumen. Pembangunan seimbang ini biasanya dilaksanakan dengan maksud yang menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam :
1. Memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi (air dan listrik, fasilitas untuk mengangkut hasil produksi ke pasar,
2. Memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan akan diproduksikan
Jika kita akan melaksanakan pembangunan seimbang, maka tingkat investasi yang harus dilakukan besarnya jauh melebihi tingkat investasi yang dilakukan pada sebelum usaha pembangunan dilakukan. Oleh karena itu, strategi pembangunan seimbang ini oleh sebagian ekonom disebut pula teori dorongan besar besaran (big push theory).
5. Strategi Pembangunan Seimbang
Strategi pembangunan tak seimbang ini dikemukakan oleh Albert O. Hirschman dan Paul Streeten. Menurut mereka, pembangunan tak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di NSB. Pola pembangunan ini, menurut Hirschman, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
1. Secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang
2. Untuk mempertinggi efisien sumber daya – sumber daya yang tersedia, dan
3. Pembanguan tak seimbang akan menimbulkan kemacetan (bottleneck) atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan tetapi akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya.
BAB 6
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1. Pengertian, Unsur, dan Fungsi Perencanaan
Perencanaan ekonomi adalah sebagai usaha secara sadar dari suatu organisasi pusat untuk mempengaruhi dan mengarahkan bahkan mengendalikan perubahan dalam variabel ekonomi yang utama.
Unsur dari perencanaan ekonomi diringkaskan dalam gagasan-gagasan tentang pengaruh, pengarahan, dan pengendalian yang dapat diartikan sebagai sasaran atau target ekonomi kuantitatif khas, yang harus dicapai dalam suatu jangka tertentu. Misalnya PDB, konsumsi, investasi, dan tabungan dari suatu Negara atau wilayah dalam kurun waktu tertentu.
Fungsi dari perencanaan ekonomi adalah untuk mengubah keadaan ekonomi esok suatu bangsa dari negara berkembang menjadi jumlah lebih baik dari keadaan sebelumnya yakni dengan meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, melenyapkan ketimpangan pendapatan serta ketimpangan kesejahteraan, dan meningkatkan lapangan kerja.
2. Perlunya Perencanaan Pembangunan
· Alasan Kegagalan Pasar
Kegagalan pasar dalam memperbaiki harga factor-faktor produksi telah dianggap sebagai penyebab disparatis yang besar antara system nilai sosial dan pribadi untuk melaksanakan berbagai alternative investasi proyek.
· Alasan mobilitas dan alokasi sumberdaya
Perencanaan ekonomi dianggap akan membantu modifikasi pengaruh dari terbatasnya sumber daya dengan mengakui adanya kendala khusus serta dengan memilih dan mengkoordinasikan investasi pada proyek-proyek sebagai penyalur factor produksi yang langka ke tempat yanga paling produktif.
· Alasan sikap atau psikis
Memobilisasi masyarakat dan menghilangkan kelas, kasta, ras, agama atau suku yang dapat menghambat kemajuan
· Alasan bantuan luar negeri
Perencanaan pembangunan yang terinci dengan target-target khusus serta investasi proyek merupakan syarat untuk memperoleh bantuan luar negeri, baik bilateral maupun multirateral
3. Sifat, Proses, dan Peranan Perencanaan Ekonomi
Rencana ekonomi dapat bersifat komperhensif atau parsial, rencana komprehensif adalah menetapkan sasarannya untuk mencakup seluruh aspek utama perekonomian nasional. Sedangkan rencana parsial adalah hanya mencakup sebagian dari perekonomian nasional seperti industri, pertanian, sektor pemerintah, sektor luar negeri, dan sebagainya
4. Perencanaan Dalam Berbagai Bentuk Sistem Ekonomi
1) Menurut ideologis-politis
a) Perencanaan Dalam Perekonomian Kapitalis
Seringkali disebut sebagai model perencanaan indikatif, model perencanaan dilakukan bertumpu sepenuhnya pada mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumber-sumber produksi dan hasil-hasilnya.
b) Perencanaan Perekonomian Sosialis
Perencanaan dimana pemerintah secara aktif dan langsung mengendalikan gerakan perekonomian melalui suatu proses pengambilan keputusan yang terpusat.
c) Perekonomian Campuran
Bercirikan adanya suatu lingkungan kelembagaan dimana sebagian sumber daya yang produktif dimiliki dan diopersikan oleh pihak swasta, sedangkan sebagian lainnya dimiliki oleh sector public. Perekonomian campuran dibedakan oleh adanya pengaruh pemerintah yang sangat besar.
2) Menurut Ruang Lingkupnya
a) Perencanaan Makro
Model ini mencakup seluruh perekonomian yang dibatasi oleh variable makro ekonomi dengan mempertimbangkan berbagai penentu yang sangat kritis bagi tingkat dan pertumbuhan output nasional.
b) Perencanaan Mikro
Bertujuan untuk menghitung keuntungan yang akan akan diperoleh dan kerugian-kerugian yang akan ditanggung masyarakat sebagai akibat dari pengembangan suatu proyek.
c) Perencanaan Multisektoral
Model ini menunjukkan bahwa didalam perekonomian secara keseluruhan terkandung saling berhubungan dan saling ketergantungan industrial.
3) Menurut Jangka Waktu
a) Perencanaan Jangka Pendek
Pemerintah menyusun taksiran budget dan menuangkan keinginan dalam bentuk proyek investasi yang kongkrit atau sebagai usulan Undang-Undang.
b) Perencanaan Jangka Menengah
Masa perencanaan jangka menengah ini diharapkan dari sebagian besar investasi-investasi yang telah dilakukan selama tahun-tahun pertama dari rencana pembangunan telah dapat memperlihatkan hasilnya.
c) Perencanaan Jangka Panjang
Perencanaan ini paling luas ruang lingkupnya, karena dalam masa 15 atau 20 tahun, banyak kejadian yang tidak dapat diramalkan seperti perkembangan teknologi dan data-data lain dalam pembangunan ekonomi.
5. Syarat-Syarat Berhasilnya Suatu Perencanaan
1. Adanya perencanaan yang realistis disesuaikan dengan kondisi social dan nasional.
2. Adanya kesungguhan untuk melaksakan kegiatan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan.
3. Adanya kepemimpinan yang konsekuan dan konsisten.
6. Perencanaan Pembangunan di Indonesia
Perencanaan pembangunan Indonesia yang ditangani oleh BAPEPENAS sejak Repelita I ditangani dengan menjabarkannya dengan program-program pembangunan, yang terdiri dari program regional dan sektoral.
1. Program Regional merupakan program pembangunan yang dilaksanakan dengan berorientasi pada kepentingan daerah dan untuk menyerasikan serta mempercepat pembangunan daerah. Di Indonesia terdiri dari 3 jenis program regional, yaitu:
1) Program Inpres
2) Program Pengembangan Wilayah Terpadu Swadana
3) Program Pengembangan Kawasan Terpadu
2. Program Sektoral merupakan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pencapaian sasaran pembangunan dari sektor tertentu
EKONOMI PEMBANGUNAN BAB. 5 & 6
NAMA : OKKI FAJRIN
NPM : 30205914
KELAS : 2 DD 04
BAB 5
Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
1. Kebijakan Ekonomi Dalam Negeri
A. Peranan Pemerintah
Pemerintah sekarang harus aktif dengan kekuasaan yang ada guna mendobrak semua hambatan. Macam-macam lapangan sektor yang disamakan supaya pemerintah bertindak adalah: menciptakan pasaran produk ekspor di luar negeri, mendirikan perusahaan-perusahaan negara di bidang yang keuntungannya rendah dan risikonya terlalu besar bagi perusahaan swasta, mengorbankan perusahaan-perusahaan negara pada sektor-sektor yang tidak begitu menarik bagi swasta (fasilitas prasarana umum).
B. Strategi Pembangunan
Secara umum hal-hal tersebut di atas ini dapat disetujui,tetapi biasanya setelah dirumuskan suatu kebijaksanaan tertentu timbul banyak pendapat. Sebagian menghendaki berfungsinya mekanisme harga, ada pula yang menginginkan pengawasan harga dan perencanaan sentral.
Pada pokoknya perbedaan pendapat tersebut dapat digolongkan menjadi 2 aliran yaitu:
• Aliran pertama disebut sebagai “all or nothing approach” (semua atau tidak sama sekali) adalah aliran yang menghendaki adanya investasi besar-besaran terutama di sektor-sektor yang belum berkembang. Faktor sosial dan halangan kebudayaan dapat dilemahkan bila perubahan ekonomi dilakukan secarabesar-besaran. Untuk ini diperlukan perencanaan dan pengawasan sentral oeh pemerintah.
• Aliran kedua disebut “gradual approach” adalahaliran yang menghendaki campur tangan pemerinta sedang-sedang saja dan terbatas pada pembuatan rencana yang menciptakan iklim yang baik bagi perkembangan usaha swasta. Aliran ini dapat lebih mendorong perkembangan ekonomi ke tingkat “self generating” dan kumulatif.
C. Pendidikan dan Kesehatan
Dua gatra (aspek) ini sangat penting, karena perkembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan umum dapat mengurangi keterbelakangan masyarakat, menambah mobilitas baik antardaerah maupun antarkerja, menaikkan produktivitas dan memberi kesempatan berinovasi.
D. Fasilitas Pelayanan Umum
Pemerintah juga harus memberikan prioritas yang cukup dalam perluasan fasilitas pelayanan umum. Investasi dalam fasilitas pelayanan umum (social overhead capital) merupakan dasar pertumbuhan perekonomian dan investasi kapital semacam itu jarang dilakukan oleh sektor swasta karena proyek-proyek swasta biasanya menunggu adanya fasilitas prasarana umum ini.
E. Perbaikan di Bidang Pertanian
• Penggunaan Teknik Produksi
Perbaikan di bidang pertanian dimaksudkan untuk menaikkan hasil per unit (satuan) luas tanah. Untuk maksud itu diperlukan lebih banyak kapital guna perbaikan teknik pertanian dan efisiensi alat-alat baru maupun land reform. Pendidikan teknik pertanian dimaksudkan untuk menginsyafkan para petani bahwa dengan teknik baru hasil produksi akan dapat dinaikkan dan untuk memberi pengetahuan pada orang-orang yang diperlukan untuk bekerja dengan metode baru itu.
• Land Reform
adalah redistribusipemilikan tanah supaya penggunaan tanah lebih efisien dengan memberikan kepada petani luas tanah yang mendekati kemampuan maksimum seorang petani dalam mengolah tanah, sehingga mereka dapat mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya dapat langsung dinikmati.
F. Kebijakan Fiskal
Adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dapat menaikkan pajak, dan rencana-rencana pembiayaan pembangunan harus didasarkan pada efektivitas pemasukan pajak tersebut. Karena berhasil atau tidaknya kebijakan fiskal tergantung pada perbaikan-perbaikan sistem perpajakan dan sistem pelaksanaannya.
G. Kebijaksanaan Moneter
Kebijaksanaan moneter juga pegang peranan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi dengan mempengaruhi tersedianya jumlah uang beredar dan perkreditan guna menanggulangi inflasi serta mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Dalam hal mengatasi inflasi, pemerintah dapat bergerak dalam jual beli surat-surat berharga, merupakan sarana pokok dalam mengatasi inflasi.
H. Adanya Kewiraswastaan
Pemerintah harus mendorong tumbuhnya wiraswasta dalam negeri juga harus menarik wiraswasta luar negeri atau pemerintah sendiri aktif sebagai wiraswasta. Yang penting ialah penyaluran kegiatan-kegiatan wiraswasta penuh semangat perdagangan dan spekulasi kearah kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.
2. Kebijaksanaan Ekonomi Luar Negeri
A. Bantuan Teknis
Bantuan teknis ialah mengatur atau membentuk “tim internasional” untuk memberi nasihat kepada pemerintah negara sedang berkembang dalam hubungannya dengan fasilitas-fasilitas untuk pendidikan di luar negeri, mengatur penyelenggaraan latihan-latihan bagi para teknisi serta memberikan fasilitas untuk membantu pemeritah negara sedang berkembang dengan menyediakan tenaga-tenaga ahli, perlengkapan-perlengkapan dan mengorganisir jasa-jasa tersebut untuk pembangunan ekonomi negara sedang berkembang.
B. Investasi Asing Swasta
Investasi ini dapat berbentuk “investasi langsung” (foreign Direct Investment) yaitu langsung punya usaha di situ dan ”investasi portofolio” yaitu membeli saham-saham perusahaan di negara sedang berkembang.
C. Investasi Asing Pemerintah
Investasi asing pemerintah berupa pinjaman atau hadiah dari pemerintah asing atau badan-badan internasional kepada pemerintah negara sedang berkembang.
D. Kebijaksanaan Tata Niaga
• Pengaturan Tata Niaga dan Pemersalahannya
- Pola Ekspor : Dari segi tata niaga barang impor dalam pola pengembangan ekspor, perlu adanya pembebanan tarif yang ringan atau kelonggaran peraturan dalam bidang impor bahan mentah dan bahan penolong.
- Pola Pasar dalam Negeri : Dengan tersedianya bahan mentah yang cukup dan murah harganya serta didukung oleh tenaga kerja dan skill yang cukup maka sektor industri dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan pasar dalam negeri. sehingga produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk asing.
- Tarif : Untuk membatasi impor barang-barang tertentu dan mendorong produksi barang sejenis di dalam. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengenaan tarif pada barang yang yang disusulkan industri hulu akan mengundang impor barang jadi dan sebaliknya.
- Quota : Untuk membatasi impor barang adalah dengan kuota. Dari segi kuantitas kuota lebih efektif dalam membatasi jumlah barang yang diimpor, sehingga mengakibatkan tinggi harga barang dan terbatasnya julah barang.
- Penunjukan Importir : Untuk mengurangi/mengontrol jumlah barang impor yang masuk, tetapi bukan karena adanya kuota.
3. Strategi Upaya Minimum
Harvey Leibenstein menyatakan bahwa sebagian besar NSB dicekam oleh lingkaran setan kemiskinan (vicious circle od proverty) yang membuat mereka tetap berada pada tingkat keseimbangan pendapatan perkapita yang rendah. Jalan keluar dari kebuntuaan ini adalah dengan melakukan suatu upaya minimum (minimum effort) tertentu yang akan menaikkan pendapatan perkapita pada tingkat di mana pembangunan yang berkesinambungan (suistainable) akan terjadi. Leibenstein mengatakan bahwa dalam tahap transisi dari keadaan keterbelakangan ke keadaan yang lebih maju di mana kita dapat mengharapkan pertumbuhan jangka panjang yang mantap (steady economic growth) diperlukan suatu kondisi di mana suatu perekonomian harus mendapatkan rangsangan pertumbuhan yang lebih besar di atas batas minimum kritis tertentu.
4. Strategi Pembangunan Seimbang
Strategi pembangunan seimbang bisa diartikan dengan pembangunan berbagai jenis industri secara berbarengan (simultaneous) sehingga industri saling menciptakan pasar bagi yang lain. Selain itu, strategi pembangunan seimbang ini dapat juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor. Misalnya antara sektor industri dan sektor pertanian, sektor luar negri dan sektor domestik dan antara sektor produktif dan sektor prasarana, singkatnya strategi pembangunan seimbang ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi sehingga semua faktor tumbuh bersama. Untuk ini diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penwaran barang. Ini meliputi pembangunan serentak dan harmonis dari barang setengah jadi, bahan baku, sumber daya energi, pertanian, pengairan, transportasi, dan lain-lain serta semua industri yang memproduksi barang konsumen. Pembangunan seimbang ini biasanya dilaksanakan dengan maksud yang menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam :
1. Memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi (air dan listrik, fasilitas untuk mengangkut hasil produksi ke pasar,
2. Memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan akan diproduksikan
Jika kita akan melaksanakan pembangunan seimbang, maka tingkat investasi yang harus dilakukan besarnya jauh melebihi tingkat investasi yang dilakukan pada sebelum usaha pembangunan dilakukan. Oleh karena itu, strategi pembangunan seimbang ini oleh sebagian ekonom disebut pula teori dorongan besar besaran (big push theory).
5. Strategi Pembangunan Seimbang
Strategi pembangunan tak seimbang ini dikemukakan oleh Albert O. Hirschman dan Paul Streeten. Menurut mereka, pembangunan tak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di NSB. Pola pembangunan ini, menurut Hirschman, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
1. Secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang
2. Untuk mempertinggi efisien sumber daya – sumber daya yang tersedia, dan
3. Pembanguan tak seimbang akan menimbulkan kemacetan (bottleneck) atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan tetapi akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya.
BAB 6
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1. Pengertian, Unsur, dan Fungsi Perencanaan
Perencanaan ekonomi adalah sebagai usaha secara sadar dari suatu organisasi pusat untuk mempengaruhi dan mengarahkan bahkan mengendalikan perubahan dalam variabel ekonomi yang utama.
Unsur dari perencanaan ekonomi diringkaskan dalam gagasan-gagasan tentang pengaruh, pengarahan, dan pengendalian yang dapat diartikan sebagai sasaran atau target ekonomi kuantitatif khas, yang harus dicapai dalam suatu jangka tertentu. Misalnya PDB, konsumsi, investasi, dan tabungan dari suatu Negara atau wilayah dalam kurun waktu tertentu.
Fungsi dari perencanaan ekonomi adalah untuk mengubah keadaan ekonomi esok suatu bangsa dari negara berkembang menjadi jumlah lebih baik dari keadaan sebelumnya yakni dengan meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, melenyapkan ketimpangan pendapatan serta ketimpangan kesejahteraan, dan meningkatkan lapangan kerja.
2. Perlunya Perencanaan Pembangunan
· Alasan Kegagalan Pasar
Kegagalan pasar dalam memperbaiki harga factor-faktor produksi telah dianggap sebagai penyebab disparatis yang besar antara system nilai sosial dan pribadi untuk melaksanakan berbagai alternative investasi proyek.
· Alasan mobilitas dan alokasi sumberdaya
Perencanaan ekonomi dianggap akan membantu modifikasi pengaruh dari terbatasnya sumber daya dengan mengakui adanya kendala khusus serta dengan memilih dan mengkoordinasikan investasi pada proyek-proyek sebagai penyalur factor produksi yang langka ke tempat yanga paling produktif.
· Alasan sikap atau psikis
Memobilisasi masyarakat dan menghilangkan kelas, kasta, ras, agama atau suku yang dapat menghambat kemajuan
· Alasan bantuan luar negeri
Perencanaan pembangunan yang terinci dengan target-target khusus serta investasi proyek merupakan syarat untuk memperoleh bantuan luar negeri, baik bilateral maupun multirateral
3. Sifat, Proses, dan Peranan Perencanaan Ekonomi
Rencana ekonomi dapat bersifat komperhensif atau parsial, rencana komprehensif adalah menetapkan sasarannya untuk mencakup seluruh aspek utama perekonomian nasional. Sedangkan rencana parsial adalah hanya mencakup sebagian dari perekonomian nasional seperti industri, pertanian, sektor pemerintah, sektor luar negeri, dan sebagainya
4. Perencanaan Dalam Berbagai Bentuk Sistem Ekonomi
1) Menurut ideologis-politis
a) Perencanaan Dalam Perekonomian Kapitalis
Seringkali disebut sebagai model perencanaan indikatif, model perencanaan dilakukan bertumpu sepenuhnya pada mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumber-sumber produksi dan hasil-hasilnya.
b) Perencanaan Perekonomian Sosialis
Perencanaan dimana pemerintah secara aktif dan langsung mengendalikan gerakan perekonomian melalui suatu proses pengambilan keputusan yang terpusat.
c) Perekonomian Campuran
Bercirikan adanya suatu lingkungan kelembagaan dimana sebagian sumber daya yang produktif dimiliki dan diopersikan oleh pihak swasta, sedangkan sebagian lainnya dimiliki oleh sector public. Perekonomian campuran dibedakan oleh adanya pengaruh pemerintah yang sangat besar.
2) Menurut Ruang Lingkupnya
a) Perencanaan Makro
Model ini mencakup seluruh perekonomian yang dibatasi oleh variable makro ekonomi dengan mempertimbangkan berbagai penentu yang sangat kritis bagi tingkat dan pertumbuhan output nasional.
b) Perencanaan Mikro
Bertujuan untuk menghitung keuntungan yang akan akan diperoleh dan kerugian-kerugian yang akan ditanggung masyarakat sebagai akibat dari pengembangan suatu proyek.
c) Perencanaan Multisektoral
Model ini menunjukkan bahwa didalam perekonomian secara keseluruhan terkandung saling berhubungan dan saling ketergantungan industrial.
3) Menurut Jangka Waktu
a) Perencanaan Jangka Pendek
Pemerintah menyusun taksiran budget dan menuangkan keinginan dalam bentuk proyek investasi yang kongkrit atau sebagai usulan Undang-Undang.
b) Perencanaan Jangka Menengah
Masa perencanaan jangka menengah ini diharapkan dari sebagian besar investasi-investasi yang telah dilakukan selama tahun-tahun pertama dari rencana pembangunan telah dapat memperlihatkan hasilnya.
c) Perencanaan Jangka Panjang
Perencanaan ini paling luas ruang lingkupnya, karena dalam masa 15 atau 20 tahun, banyak kejadian yang tidak dapat diramalkan seperti perkembangan teknologi dan data-data lain dalam pembangunan ekonomi.
5. Syarat-Syarat Berhasilnya Suatu Perencanaan
1. Adanya perencanaan yang realistis disesuaikan dengan kondisi social dan nasional.
2. Adanya kesungguhan untuk melaksakan kegiatan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan.
3. Adanya kepemimpinan yang konsekuan dan konsisten.
6. Perencanaan Pembangunan di Indonesia
Perencanaan pembangunan Indonesia yang ditangani oleh BAPEPENAS sejak Repelita I ditangani dengan menjabarkannya dengan program-program pembangunan, yang terdiri dari program regional dan sektoral.
1. Program Regional merupakan program pembangunan yang dilaksanakan dengan berorientasi pada kepentingan daerah dan untuk menyerasikan serta mempercepat pembangunan daerah. Di Indonesia terdiri dari 3 jenis program regional, yaitu:
1) Program Inpres
2) Program Pengembangan Wilayah Terpadu Swadana
3) Program Pengembangan Kawasan Terpadu
2. Program Sektoral merupakan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pencapaian sasaran pembangunan dari sektor tertentu
TUGAS
EKONOMI PEMBANGUNAN BAB. 5 & 6
NAMA : OKKI FAJRIN
NPM : 30205914
KELAS : 2 DD 04
BAB 5
Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
1. Kebijakan Ekonomi Dalam Negeri
A. Peranan Pemerintah
Pemerintah sekarang harus aktif dengan kekuasaan yang ada guna mendobrak semua hambatan. Macam-macam lapangan sektor yang disamakan supaya pemerintah bertindak adalah: menciptakan pasaran produk ekspor di luar negeri, mendirikan perusahaan-perusahaan negara di bidang yang keuntungannya rendah dan risikonya terlalu besar bagi perusahaan swasta, mengorbankan perusahaan-perusahaan negara pada sektor-sektor yang tidak begitu menarik bagi swasta (fasilitas prasarana umum).
B. Strategi Pembangunan
Secara umum hal-hal tersebut di atas ini dapat disetujui,tetapi biasanya setelah dirumuskan suatu kebijaksanaan tertentu timbul banyak pendapat. Sebagian menghendaki berfungsinya mekanisme harga, ada pula yang menginginkan pengawasan harga dan perencanaan sentral.
Pada pokoknya perbedaan pendapat tersebut dapat digolongkan menjadi 2 aliran yaitu:
• Aliran pertama disebut sebagai “all or nothing approach” (semua atau tidak sama sekali) adalah aliran yang menghendaki adanya investasi besar-besaran terutama di sektor-sektor yang belum berkembang. Faktor sosial dan halangan kebudayaan dapat dilemahkan bila perubahan ekonomi dilakukan secarabesar-besaran. Untuk ini diperlukan perencanaan dan pengawasan sentral oeh pemerintah.
• Aliran kedua disebut “gradual approach” adalahaliran yang menghendaki campur tangan pemerinta sedang-sedang saja dan terbatas pada pembuatan rencana yang menciptakan iklim yang baik bagi perkembangan usaha swasta. Aliran ini dapat lebih mendorong perkembangan ekonomi ke tingkat “self generating” dan kumulatif.
C. Pendidikan dan Kesehatan
Dua gatra (aspek) ini sangat penting, karena perkembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan umum dapat mengurangi keterbelakangan masyarakat, menambah mobilitas baik antardaerah maupun antarkerja, menaikkan produktivitas dan memberi kesempatan berinovasi.
D. Fasilitas Pelayanan Umum
Pemerintah juga harus memberikan prioritas yang cukup dalam perluasan fasilitas pelayanan umum. Investasi dalam fasilitas pelayanan umum (social overhead capital) merupakan dasar pertumbuhan perekonomian dan investasi kapital semacam itu jarang dilakukan oleh sektor swasta karena proyek-proyek swasta biasanya menunggu adanya fasilitas prasarana umum ini.
E. Perbaikan di Bidang Pertanian
• Penggunaan Teknik Produksi
Perbaikan di bidang pertanian dimaksudkan untuk menaikkan hasil per unit (satuan) luas tanah. Untuk maksud itu diperlukan lebih banyak kapital guna perbaikan teknik pertanian dan efisiensi alat-alat baru maupun land reform. Pendidikan teknik pertanian dimaksudkan untuk menginsyafkan para petani bahwa dengan teknik baru hasil produksi akan dapat dinaikkan dan untuk memberi pengetahuan pada orang-orang yang diperlukan untuk bekerja dengan metode baru itu.
• Land Reform
adalah redistribusipemilikan tanah supaya penggunaan tanah lebih efisien dengan memberikan kepada petani luas tanah yang mendekati kemampuan maksimum seorang petani dalam mengolah tanah, sehingga mereka dapat mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya dapat langsung dinikmati.
F. Kebijakan Fiskal
Adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dapat menaikkan pajak, dan rencana-rencana pembiayaan pembangunan harus didasarkan pada efektivitas pemasukan pajak tersebut. Karena berhasil atau tidaknya kebijakan fiskal tergantung pada perbaikan-perbaikan sistem perpajakan dan sistem pelaksanaannya.
G. Kebijaksanaan Moneter
Kebijaksanaan moneter juga pegang peranan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi dengan mempengaruhi tersedianya jumlah uang beredar dan perkreditan guna menanggulangi inflasi serta mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Dalam hal mengatasi inflasi, pemerintah dapat bergerak dalam jual beli surat-surat berharga, merupakan sarana pokok dalam mengatasi inflasi.
H. Adanya Kewiraswastaan
Pemerintah harus mendorong tumbuhnya wiraswasta dalam negeri juga harus menarik wiraswasta luar negeri atau pemerintah sendiri aktif sebagai wiraswasta. Yang penting ialah penyaluran kegiatan-kegiatan wiraswasta penuh semangat perdagangan dan spekulasi kearah kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.
2. Kebijaksanaan Ekonomi Luar Negeri
A. Bantuan Teknis
Bantuan teknis ialah mengatur atau membentuk “tim internasional” untuk memberi nasihat kepada pemerintah negara sedang berkembang dalam hubungannya dengan fasilitas-fasilitas untuk pendidikan di luar negeri, mengatur penyelenggaraan latihan-latihan bagi para teknisi serta memberikan fasilitas untuk membantu pemeritah negara sedang berkembang dengan menyediakan tenaga-tenaga ahli, perlengkapan-perlengkapan dan mengorganisir jasa-jasa tersebut untuk pembangunan ekonomi negara sedang berkembang.
B. Investasi Asing Swasta
Investasi ini dapat berbentuk “investasi langsung” (foreign Direct Investment) yaitu langsung punya usaha di situ dan ”investasi portofolio” yaitu membeli saham-saham perusahaan di negara sedang berkembang.
C. Investasi Asing Pemerintah
Investasi asing pemerintah berupa pinjaman atau hadiah dari pemerintah asing atau badan-badan internasional kepada pemerintah negara sedang berkembang.
D. Kebijaksanaan Tata Niaga
• Pengaturan Tata Niaga dan Pemersalahannya
- Pola Ekspor : Dari segi tata niaga barang impor dalam pola pengembangan ekspor, perlu adanya pembebanan tarif yang ringan atau kelonggaran peraturan dalam bidang impor bahan mentah dan bahan penolong.
- Pola Pasar dalam Negeri : Dengan tersedianya bahan mentah yang cukup dan murah harganya serta didukung oleh tenaga kerja dan skill yang cukup maka sektor industri dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan pasar dalam negeri. sehingga produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk asing.
- Tarif : Untuk membatasi impor barang-barang tertentu dan mendorong produksi barang sejenis di dalam. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengenaan tarif pada barang yang yang disusulkan industri hulu akan mengundang impor barang jadi dan sebaliknya.
- Quota : Untuk membatasi impor barang adalah dengan kuota. Dari segi kuantitas kuota lebih efektif dalam membatasi jumlah barang yang diimpor, sehingga mengakibatkan tinggi harga barang dan terbatasnya julah barang.
- Penunjukan Importir : Untuk mengurangi/mengontrol jumlah barang impor yang masuk, tetapi bukan karena adanya kuota.
3. Strategi Upaya Minimum
Harvey Leibenstein menyatakan bahwa sebagian besar NSB dicekam oleh lingkaran setan kemiskinan (vicious circle od proverty) yang membuat mereka tetap berada pada tingkat keseimbangan pendapatan perkapita yang rendah. Jalan keluar dari kebuntuaan ini adalah dengan melakukan suatu upaya minimum (minimum effort) tertentu yang akan menaikkan pendapatan perkapita pada tingkat di mana pembangunan yang berkesinambungan (suistainable) akan terjadi. Leibenstein mengatakan bahwa dalam tahap transisi dari keadaan keterbelakangan ke keadaan yang lebih maju di mana kita dapat mengharapkan pertumbuhan jangka panjang yang mantap (steady economic growth) diperlukan suatu kondisi di mana suatu perekonomian harus mendapatkan rangsangan pertumbuhan yang lebih besar di atas batas minimum kritis tertentu.
4. Strategi Pembangunan Seimbang
Strategi pembangunan seimbang bisa diartikan dengan pembangunan berbagai jenis industri secara berbarengan (simultaneous) sehingga industri saling menciptakan pasar bagi yang lain. Selain itu, strategi pembangunan seimbang ini dapat juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor. Misalnya antara sektor industri dan sektor pertanian, sektor luar negri dan sektor domestik dan antara sektor produktif dan sektor prasarana, singkatnya strategi pembangunan seimbang ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi sehingga semua faktor tumbuh bersama. Untuk ini diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penwaran barang. Ini meliputi pembangunan serentak dan harmonis dari barang setengah jadi, bahan baku, sumber daya energi, pertanian, pengairan, transportasi, dan lain-lain serta semua industri yang memproduksi barang konsumen. Pembangunan seimbang ini biasanya dilaksanakan dengan maksud yang menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam :
1. Memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi (air dan listrik, fasilitas untuk mengangkut hasil produksi ke pasar,
2. Memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan akan diproduksikan
Jika kita akan melaksanakan pembangunan seimbang, maka tingkat investasi yang harus dilakukan besarnya jauh melebihi tingkat investasi yang dilakukan pada sebelum usaha pembangunan dilakukan. Oleh karena itu, strategi pembangunan seimbang ini oleh sebagian ekonom disebut pula teori dorongan besar besaran (big push theory).
5. Strategi Pembangunan Seimbang
Strategi pembangunan tak seimbang ini dikemukakan oleh Albert O. Hirschman dan Paul Streeten. Menurut mereka, pembangunan tak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di NSB. Pola pembangunan ini, menurut Hirschman, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
1. Secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang
2. Untuk mempertinggi efisien sumber daya – sumber daya yang tersedia, dan
3. Pembanguan tak seimbang akan menimbulkan kemacetan (bottleneck) atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan tetapi akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya.
BAB 6
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1. Pengertian, Unsur, dan Fungsi Perencanaan
Perencanaan ekonomi adalah sebagai usaha secara sadar dari suatu organisasi pusat untuk mempengaruhi dan mengarahkan bahkan mengendalikan perubahan dalam variabel ekonomi yang utama.
Unsur dari perencanaan ekonomi diringkaskan dalam gagasan-gagasan tentang pengaruh, pengarahan, dan pengendalian yang dapat diartikan sebagai sasaran atau target ekonomi kuantitatif khas, yang harus dicapai dalam suatu jangka tertentu. Misalnya PDB, konsumsi, investasi, dan tabungan dari suatu Negara atau wilayah dalam kurun waktu tertentu.
Fungsi dari perencanaan ekonomi adalah untuk mengubah keadaan ekonomi esok suatu bangsa dari negara berkembang menjadi jumlah lebih baik dari keadaan sebelumnya yakni dengan meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, melenyapkan ketimpangan pendapatan serta ketimpangan kesejahteraan, dan meningkatkan lapangan kerja.
2. Perlunya Perencanaan Pembangunan
· Alasan Kegagalan Pasar
Kegagalan pasar dalam memperbaiki harga factor-faktor produksi telah dianggap sebagai penyebab disparatis yang besar antara system nilai sosial dan pribadi untuk melaksanakan berbagai alternative investasi proyek.
· Alasan mobilitas dan alokasi sumberdaya
Perencanaan ekonomi dianggap akan membantu modifikasi pengaruh dari terbatasnya sumber daya dengan mengakui adanya kendala khusus serta dengan memilih dan mengkoordinasikan investasi pada proyek-proyek sebagai penyalur factor produksi yang langka ke tempat yanga paling produktif.
· Alasan sikap atau psikis
Memobilisasi masyarakat dan menghilangkan kelas, kasta, ras, agama atau suku yang dapat menghambat kemajuan
· Alasan bantuan luar negeri
Perencanaan pembangunan yang terinci dengan target-target khusus serta investasi proyek merupakan syarat untuk memperoleh bantuan luar negeri, baik bilateral maupun multirateral
3. Sifat, Proses, dan Peranan Perencanaan Ekonomi
Rencana ekonomi dapat bersifat komperhensif atau parsial, rencana komprehensif adalah menetapkan sasarannya untuk mencakup seluruh aspek utama perekonomian nasional. Sedangkan rencana parsial adalah hanya mencakup sebagian dari perekonomian nasional seperti industri, pertanian, sektor pemerintah, sektor luar negeri, dan sebagainya
4. Perencanaan Dalam Berbagai Bentuk Sistem Ekonomi
1) Menurut ideologis-politis
a) Perencanaan Dalam Perekonomian Kapitalis
Seringkali disebut sebagai model perencanaan indikatif, model perencanaan dilakukan bertumpu sepenuhnya pada mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumber-sumber produksi dan hasil-hasilnya.
b) Perencanaan Perekonomian Sosialis
Perencanaan dimana pemerintah secara aktif dan langsung mengendalikan gerakan perekonomian melalui suatu proses pengambilan keputusan yang terpusat.
c) Perekonomian Campuran
Bercirikan adanya suatu lingkungan kelembagaan dimana sebagian sumber daya yang produktif dimiliki dan diopersikan oleh pihak swasta, sedangkan sebagian lainnya dimiliki oleh sector public. Perekonomian campuran dibedakan oleh adanya pengaruh pemerintah yang sangat besar.
2) Menurut Ruang Lingkupnya
a) Perencanaan Makro
Model ini mencakup seluruh perekonomian yang dibatasi oleh variable makro ekonomi dengan mempertimbangkan berbagai penentu yang sangat kritis bagi tingkat dan pertumbuhan output nasional.
b) Perencanaan Mikro
Bertujuan untuk menghitung keuntungan yang akan akan diperoleh dan kerugian-kerugian yang akan ditanggung masyarakat sebagai akibat dari pengembangan suatu proyek.
c) Perencanaan Multisektoral
Model ini menunjukkan bahwa didalam perekonomian secara keseluruhan terkandung saling berhubungan dan saling ketergantungan industrial.
3) Menurut Jangka Waktu
a) Perencanaan Jangka Pendek
Pemerintah menyusun taksiran budget dan menuangkan keinginan dalam bentuk proyek investasi yang kongkrit atau sebagai usulan Undang-Undang.
b) Perencanaan Jangka Menengah
Masa perencanaan jangka menengah ini diharapkan dari sebagian besar investasi-investasi yang telah dilakukan selama tahun-tahun pertama dari rencana pembangunan telah dapat memperlihatkan hasilnya.
c) Perencanaan Jangka Panjang
Perencanaan ini paling luas ruang lingkupnya, karena dalam masa 15 atau 20 tahun, banyak kejadian yang tidak dapat diramalkan seperti perkembangan teknologi dan data-data lain dalam pembangunan ekonomi.
5. Syarat-Syarat Berhasilnya Suatu Perencanaan
1. Adanya perencanaan yang realistis disesuaikan dengan kondisi social dan nasional.
2. Adanya kesungguhan untuk melaksakan kegiatan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan.
3. Adanya kepemimpinan yang konsekuan dan konsisten.
6. Perencanaan Pembangunan di Indonesia
Perencanaan pembangunan Indonesia yang ditangani oleh BAPEPENAS sejak Repelita I ditangani dengan menjabarkannya dengan program-program pembangunan, yang terdiri dari program regional dan sektoral.
1. Program Regional merupakan program pembangunan yang dilaksanakan dengan berorientasi pada kepentingan daerah dan untuk menyerasikan serta mempercepat pembangunan daerah. Di Indonesia terdiri dari 3 jenis program regional, yaitu:
1) Program Inpres
2) Program Pengembangan Wilayah Terpadu Swadana
3) Program Pengembangan Kawasan Terpadu
2. Program Sektoral merupakan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pencapaian sasaran pembangunan dari sektor tertentu
Langganan:
Postingan (Atom)